FOTO BARENG: Cabup BHS bersama para petani di Desa Bendotretek, Prambon, Rabu (11/11). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kerugian yang diderita petani akibat gagal panen mendapatkan perhatian Cabup Sidoarjo 2020, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Politikus Partai Gerindra ini bakal menyiapkan program subsidi asuransi pertanian kala diamanahi memimpin Kabupaten Sidoarjo.
Upaya itu diharapkan meminimalisasi kerugian yang dialami para petani saat mengalami gagal panen. "Nanti pemkab akan memberikan dana subsidi 50 persen untuk biaya asuransi pertanian," cetus BHS saat berdialog dengan puluhan petani di Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Rabu (11/11).
BACA JUGA:
- Sempat Diberitakan Dirusak, Begini Kata Kapolresta Sidoarjo Soal Baliho Ucapan Selamat Idul Fitri
- Kasus DBD di Sidoarjo Meningkat, BHS Peduli Gelar Fogging di Desa Ngampelsari
- Biaya Membengkak, BHS Nilai Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Rasional
- Tinjau Proyek RSUD Krian, BHS Dorong Pemkab Sidoarjo Tambah RSUD Lagi
BHS mengungkap program subsidi asuransi pertanian ini, karena para petani di Desa Bendotretek juga mengeluh soal gagal panen, di antaranya karena faktor cuaca dan serangan hama tikus.
Saat berdialog dengan para petani tersebut, masalah hama tikus juga menjadi persoalan utama yang dihadapi para petani di Desa Bendotretek. Akibat serangan tikus, panen padi berkurang hingga 50 persen. "Yang biasanya bisa sampai 8 ton, menjadi 5 ton," jlentreh BHS.
Karena itu, masalah hama juga menjadi salah satu upaya prioritas yang bakal dilakukan BHS kala nantinya memimpin Sidoarjo, bersama Cawabup M Taufiqulbar. "Kami BHS-Taufiq akan memaksimalkan penanganan hama tikus ini. Nanti akan disiapkan bantuan untuk penanganan hama tikus," tandas BHS.
Dalam dialog ini, para petani juga sambat soal ketersediaan pupuk bersubsidi. Petani mengeluh karena jatah pupuk bersubsidi baru datang sebulan setelah masa tanam.
"Ini terjadi kelambatan yang luar biasa. Padahal, pupuk bersubsidi dari pemerintah itu cukup. Ini akan saya usahakan, untuk koordinasi langsung dengan Petrokimia (produsen pupuk)," tegas mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
