Selasa, 27 Oktober 2020 21:54

Bawaslu Kota Pasuruan Gelar Sosialisasi Netralitas ASN di Pilkada 2020

Senin, 28 September 2020 21:37 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Ardianzah
Bawaslu Kota Pasuruan Gelar Sosialisasi Netralitas ASN di Pilkada 2020
Pj. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Anom Surahno, S.H., M.Si (dua dari kiri) jadi narasumber sekaligus pembuka acara sosialisasi.

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah, di Valencia Resto, Pasuruan, Senin (28/09/20). 

Acara yang dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan itu dibuka langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Anom Surahno, S.H., M.Si.

Dalam kesempatan itu, Anom Surahno yang juga bertindak sebagai narasumber mengatakan bahwa dasar hukum dari materi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Mengacu peraturan-peraturan tersebut, Anom menjelaskan sanksi bagi PNS yang tidak netral sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin. 

"Yakni hukuman disiplin tingkat sedang bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala/wakil kepala daerah berupa memberikan surat dukungan disertai FC-KTP," jelas Anom.

Ia menambahkan, PNS yang terbukti terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala/wakil kepala daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah kampanye akan dikenai sanksi.

Adapun jenis hukuman disipilin tingkat sedang berupa, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. (ard/ian)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Minggu, 25 Oktober 2020 12:28 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Wisata edukasi berbasis potensi desa di Jawa Timur kembali bertambah. Kali ini, bertempat di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Are...
Senin, 12 Oktober 2020 19:15 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta para kepala daerah meniru Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dalam menangani Covid-19. Dua provinsi tersebut – menurut Jokowi - mampu menekan angka kasus Covid-19."Saya mencata...
Kamis, 22 Oktober 2020 10:40 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*34. wakaana lahu tsamarun faqaala lishaahibihi wahuwa yuhaawiruhu anaa aktsaru minka maalan wa-a’azzu nafaraandan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika bercakap-ca...
Selasa, 27 Oktober 2020 09:45 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...