Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI saat memberikan sambutan di acara penyerahan BSPS untuk 1.320 unit rumah tidak layak huni. (foto: ist).
Bagi BPK yang bertugas di lapangan, diminta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan aturan yang ada. "Awasi sasarannya, kualitas, dan kuantitas barang, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Tidak boleh ada penggandaan anggaran. Karena ini diawasi langsung oleh KPK," tegasnya.
Sementara itu, Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI mengaku siap melakukan pengawasan. Bahkan, dirinya menargetkan di tahun 2021 bisa memberikan bantuan 5.000 unit BSPS untuk Kabupaten Bangkalan.
"Walaupun saya tidak memiliki hak eksklusif, namun saya memiliki hak budgeting. Kalaupun Kepala Balai dan Menteri PUPR mengajukan rencana anggaran ke kita, tapi kita tidak setuju, bisa kita coret," ungkapnya.
Adapun dalam program BSPS ini, setiap unit rumah yang menjadi sasaran rehab akan menerima dana sebesar Rp 17,5 juta. "Kami akan melakukan pengawasan, agar alokasi anggaran ini tepat sasaran dan kualitas dari BSPS ini betul-betul sesuai dengan RAB yang ada," pungkasnya. (ida/uzi/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
