Rektor UTM Bangkalan: BPWS Hanya Perlu Penyempurnaan, Madura Harus Dijadikan Klaster Khusus

Rektor UTM Bangkalan: BPWS Hanya Perlu Penyempurnaan, Madura Harus Dijadikan Klaster Khusus Rektor UTM Dr. Drs. Ec. Moh. Syarif, M.Si

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Rektor UTM Dr. Drs. Ec. Moh. Syarif, M.Si merespons hasil RDP Komisi V dengan , Senin (22/6) lalu, terkait keberadaan . Dalam RDP itu, tupoksi akan dikonsultasikan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR).

Terkait hal ini, Moh. Syarif menyarankan Komisi V agar lebih baik melakukan penyempurnaan kepada , karena lembaganya sudah bagus. "Tinggal penajaman tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)," ujar Syarif saat dihubungi wartawan bangsaonline.com, Selasa (23/6).

Menurutnya, tupoksi saat ini sudah luar biasa. "Sesuai Perpres nomor 27 tahun 2008 memberikan ruang yang sangat luar biasa, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan, dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu," jelas Syarif.

"Sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Hj. Nurhayati (Wakil Ketua Komisi V ) terkait indikator keberhasil yang selama ini belum tampak, dan belum tercapai tujuan sesuai yang diamanatkan Perpres 27/2008, karena banyak Pelaksana tugas (Plt) yang perlu dibenahi. Harusnya pejabat di sudah didefinitif, sehingga apa yang dikerjakan lebih maksimal," ujarnya melalui sambungan telepon.

Namun demikian, Syarif menegaskan apa yang disampaikannya ini hanyalah sumbang pikiran dan sekadar memberi masukan. "Saya sarankan agar lembaga itu disempurnakan, karena Plt pejabat sudah lama, di mana akan memperngaruhi terhadap kinerja," ucapnya.

Ia berharap, apapun lembaganya, yang penting porsi percepatan pembangunan  yang harus menjadi proritas. "Harus ada lembaga yang dapat membantu percepatan pengembangan ekonomi lewat APBN," katanya.

Seharusnya, lanjut Syarif, jadi klaster tersendiri. Sehingga pengembangan lebih mudah, menjadi daerah yang ekonominya maju sesuai apa yang tertuang di Perpres 27/2008.

"Sementara perlu membangun harmonisasi dengan para pimpinan empat kabupaten yang ada di , agar pekerjaan tidak tumpang tindih dengan pemerintah daerah. Artinya, dibutuhkan harmonisasai dengan empat bupati di . Harmonisasi penting dengan para pemangku kebijakan di Maduara, agar dapat menyinkronkan pembangunan yang ada di empat kabupaten agar tidak tumpang tindih," pungkasnya. (uzi/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'SNG Cargo: Warna Baru Industri Logistik di Indonesia':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO