Anggota DPD RI asal Jatim, Dr. Lia Istifhama, saat kunjungan ke daerah.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di bawah kepemimpinan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, lembaga ini dinilai tetap menunjukkan konsistensi luar biasa dalam menangani dampak bencana meski di tengah suasana bulan Ramadan.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menyoroti langkah Letjen TNI Dr. Suharyanto yang memimpin langsung penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Timur. Bagi Lia, aksi nyata di lapangan ini membuktikan bahwa pelayanan publik di sektor kebencanaan sama sekali tidak mengenal waktu.
“Di tengah bulan puasa, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama jajaran tetap turun langsung memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan. Ini bentuk kehadiran negara yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apa pun,” ujar Lia saat ditemui di Surabaya, Jumat (27/02/26).
Sebagaimana dilaporkan, jajaran BNPB telah mendistribusikan berbagai bantuan untuk penghuni hunian sementara (huntara) di Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan mendasar seperti paket sembako, matras, kasur, kompor, karpet, hingga kipas angin guna menunjang pemulihan warga.
Momentum Penguatan Regulasi
Lebih jauh, Lia menilai bahwa kerja keras Letjen TNI Dr. Suharyanto di lapangan seharusnya menjadi pemantik kuat untuk segera melakukan evaluasi dan penguatan pada payung hukum kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, revisi Undang-Undang Kebencanaan kini sudah berada pada taraf mendesak.
“Intensitas bencana semakin tinggi. Perubahan iklim, tata kelola lingkungan, dan kepadatan penduduk membuat risiko makin kompleks. Karena itu, revisi Undang-Undang Kebencanaan menjadi sangat penting,” tegas keponakan Khofifah Indar Parawansa tersebut.
Lia menekankan bahwa revisi UU tersebut harus menitikberatkan pada penguatan aspek mitigasi, penyederhanaan birokrasi dalam pendanaan darurat, serta sinkronisasi koordinasi lintas sektor.
“UU yang lebih adaptif akan mempercepat respons, memperjelas kewenangan pusat dan daerah, serta memastikan korban tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” lanjutnya.
Urgensi Digitalisasi dan Ketahanan Nasional
Selain aspek regulasi, anggota DPD RI dengan raihan suara hampir 3 juta ini juga mendorong penguatan integrasi data kebencanaan berbasis digital. Hal ini dianggap krusial agar proses verifikasi kerusakan serta distribusi bantuan berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
“Digitalisasi data kebencanaan harus diperkuat. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi tumpang tindih atau keterlambatan distribusi bisa ditekan,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Lia berharap agar revisi UU Kebencanaan nantinya tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan solusi nyata yang memperkuat peran relawan dan masyarakat lokal.
“BNPB di bawah kepemimpinan Letjen TNI Dr. Suharyanto sudah menunjukkan konsistensi kerja. Kini regulasinya yang harus kita perkuat. Bencana bukan sekadar urusan tanggap darurat. Ini soal ketahanan nasional. Negara harus hadir dari fase pencegahan hingga pemulihan,” pungkas Lia.
