Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau proses pengemasan sembako bagi warga terdampak Covid-19 di Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan.
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto, terus dilakukan oleh pemerintah daerah sampai menjelang Idul Fitri. Berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus disalurkan.
Kali ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau secara langsung proses pengemasan sembako bagi warga terdampak di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Subdivre II Surabaya Selatan, Senin (18/5/2020).
BACA JUGA:
- Aktif Wujudkan Satu Data Kota Mojokerto, Sekda Apresiasi Sejumlah OPD
- Sinergi Turunkan Stunting, Pj Wali Kota Mojokerto dan Jajaran Kompak Salurkan Bantuan di Hari Otoda
- Gandeng Konsorsium Perusahaan Jepang, Pemkot Mojokerto MoU Pengelolaan TPST
- Hari Bumi, Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Kurangi Sampah Berakhir di TPA
Selama ini, Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. Melainkan, bantuan-bantuan tersebut juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Corporate Social Responsibility (CSR), kelompok masyarakat, dan masih banyak lainnya. Yang kemudian, dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan.
"Ada dua poin penting yang harus diketahui masyarakat terkait bantuan. Poin pertama adalah bantuan yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat dan provinsi, juga bersumber dari instansi lain. Seperti CSR, Baznas, Korpri. Sedangkan poin kedua, terkait operasi pasar. Di mana, operasi pasar ini berbeda dengan jaring pengaman sosial. Operasi pasar merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat dua," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
Lebih detail, Ning Ita menjelaskan, pada Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Paket Sembako dari Pemerintah Kota Mojokerto bersumber dari APBD, CSR, Korpri, dan Baznas yang dalam pendistribusiannya dikerjasamakan kepada Perum Bulog agar jenis dan jumlah komoditas tiap paket sembakonya sama agar tidak terjadi keributan di masyarakat.
"Jangan sampai, hanya karena sembakonya tidak ada telur atau gula, warga ribut. Untuk itu, kami ingin semua sembako yang diberikan kepada masyarakat isinya sama, meskipun bantuannya dari berbagai macam sumber," terangnya.
