Achmad Amir Aslichin. foto: ist
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim ini mengingatkan para pejabat harus sadar diri, bahwa penghasilan dan fasilitasnya yang tidak menurun itu adalah uang rakyat. Termasuk anggaran untuk penanganan dan penghentian Covid-19 itu juga bersumber dari rakyat.
“Rakyat sudah susah, kok bisanya para pejabat tersebut merasa benar dan bekerjanya sudah maksimal, padahal kondisi belum berhasil. Ini adalah cermin dari kualitas kerja mereka sendiri,” tegas anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim II (Sidoarjo) ini.
Ketua DKW Garda Bangsa Jatim ini juga meminta agar pemerintah mengevaluasi pemanfaatan anggaran yang sudah dikeluarkan selama penanganan Covid-19. Mulai dari potensi terjadinya pemborosan, tidak tepat sasaran hingga berpeluang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun politis pejabat elite. Di mana keleluasaan akses terhadap anggaran rentan untuk dipolitisir.
“Evaluasi harus dilakukan agar PSBB tahap kedua bisa semakin maksimal,” pinta kader PKB yang pernah menjadi anggota DPRD Sidoarjo dua periode ini.
Di sisi lain, kata Mas Iin, para pejabat di semua instansi seyogyanya juga harus mematuhi semua imbauan pemerintah. Mulai dari stay at home, work from home, social distancing hingga physical distancing. Saat ini, imbuh Mas Iin, ada pejabat yang sering melanggar aturan itu. Mulai dari mengumpulkan massa, menimbulkan kerumunan serta malah keluyuran ke mana-mana. (sta/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
