Anggota DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin. foto: ist
Dengan cara itu, imbuhnya, warga bisa mendapatkan berkah dan keuntungan dari anggaran Covid-19. Sehingga ekonomi di desa tersebut bisa berjalan dan berkembang. Namun, yang terjadi saat ini ada tumpang tindih yang dilakukan oleh pemprov, pemkab/pemkot dan pemdes/pemkel. Seperti pengadaan masker dan sembako, serta pembagian dan penyalurannya.
Dia mengungkapkan, pemprov dan pemkab/pemkot membagikan masker dan sembako ke para pengguna jalan. Di sisi lain, masyarakat yang menaati imbauan tinggal di rumah (stay at home) dan work from home mendapatkan jatah masker dan sembako dari pemdes saja.
“Sedangkan yang tidak mengindahkan imbauan bisa mendapatkan dua atau lebih masker dan sembako. Ini kan ironi,” keluhnya.
Mantan anggota DPRD Sidoarjo ini menegaskan, saat ini pelaku ekonomi yang mendapatkan berkah anggaran Covid-19 kebanyakan para pengusaha menengah dan besar. Bahkan ada yang bukan warga kabupaten atau kota setempat.
Sementara pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses lelang dan tidak ada standar harga yang baku dikhawatirkan terjadi penyelewengan.
“Kemampuan pengawasan oleh DPRD sangatlah terbatas meski dibentuk Pansus ataupun Panja. Beda bila desa yang melakukan pengawasannya karena banyak sekali warga yang bisa mengawasi secara langsung,” pungkas Ketua DKW Garda Bangsa Jatim ini. (sta/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
