Ada 2 opsi yang harus diputuskan Pemkab Jember. Kedua opsi tersebut berkaitan dengan lebar jalan. "Dari sisi keindahan kota, opsinya mengembalikan lebar jalan seperti semula 25 meter. Tetapi kalau dari sisi keamanan jangka panjang, maka opsinya lebar jalan akan lebih sempit dari semula dan akan menjadi hanya sekitar 20 meter," jelasnya.
"Atau antara alternatif pertama dan kedua dikolaborasikan. Sehingga nantinya perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari BBPJN VIII Surabaya, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Jember," imbuhnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menilai Pemkab Jember terkesan lambat menyelesaikan soal ambruknya jalan sekitar Ruko Jompo ini.
"Maaf, saya tadi terlambat menghadiri rapat itu. Tapi sekilas saya menangkap ada kesan Pemkab lambat melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga pihak provinsi dan pemerintah pusat mengkhawatirkan anggaran yang telah disiapkan hangus," ujar Itqon.
Pasalnya, kata legislator PKB ini, ada anggaran dari APBN yang nantinya akan digunakan untuk mengatasi persoalan ambruknya Ruko Jompo dan perbaikan permanen jalur nasional itu.
“Terlebih Bupati tidak hadir sendiri di rapat tersebut. Sedang Danang sebagai perwakilan Pemkab tidak bisa langsung memutuskan sendiri. Masih akan dilaporkan kepada Bupati,” sambungnya. (ata/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
