Arumi Bachsin ketika memberikan arahan pada acara Monev Stunting AKI dan AKB di Pendopo Kabupaten Trenggalek. foto: ist
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Upaya Pemprov Jawa Timur dalam menangani stunting terus dilakukan. Salah satunya melalui gelaran Roadshow Monitoring Evaluasi (Monev) Stunting dan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) ke lima Bakorwil seluruh Jawa Timur.
Melalui Monev tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh elemen di pemerintahan dan masyarakat bersama-sama menjadikannya Cross Cut Program atau Program Kroyokan untuk menekan angka stunting.
BACA JUGA:
- Sinergi Turunkan Stunting, Pj Wali Kota Mojokerto dan Jajaran Kompak Salurkan Bantuan di Hari Otoda
- Adhy Karyono Apresiasi Peran PKK Turunkan Prevalensi Stunting di Jawa Timur
- Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Jawa Timur, Kota Kediri Raih Peringkat II
- Dari 27,4 ke 9,6 Persen, Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto Anjlok
"Ketika ada Stunting, AKI dan AKB, itu bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, BKKBN atau orang tuanya saja. Melainkan bisa jadi kroyokan oleh berbagai dinas lainnya," tutur Arumi ketika memberikan arahan pada acara Monev Stunting AKI dan AKB di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Senin (24/2) siang.
Cross Cut atau Kroyokan yang disebut Ketua TP PKK Jatim bukan tanpa alasan. Pasalnya, melalui monev di lima Bakorwil, dirinya mendapati hasil yang cukup beragam terkait penyebab Stunting. Mulai dari permasalahan gizi, sanitasi, pola asuh, hingga tradisi menikah usia dini. Dengan beragamnya penyebab itu, kerja sama dari berbagai pihak dirasa sangat diperlukan guna memperkuat proses penanganan stunting.
Pada roadshow Monev Stunting dan AKI-AKB terakhir itu, Arumi juga meminta kepada para pengurus dan Kader TP PKK di daerah untuk terus bisa berperan aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak. Seperti halnya kasus pernikahan dini. Dirinya turut berpesan kepada penghulu atau staf di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bisa mengarahkan serta memastikan kesiapan setiap calon pengantin yang dirasa masih terlalu dini untuk menikah.
Pemberian edukasi tersebut diharapkan bisa menekan penurunan angka pernikahan dini di Jatim. "Harapannya apa, supaya lingkaran stunting ini bisa terputus," tutur istri Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak itu.
Keseriusan Pemprov Jatim dalam menangani stunting sendiri, sebut Arumi, juga mengacu pada target Presiden RI Joko Widodo agar Indonesia bisa jadi Negara Maju pada 2045 mendatang. Beberapa indikator negara maju adalah tidak adanya ibu yang meninggal saat melahirkan, tidak adanya bayi yang meninggal karena kekurangan gizi serta berkurangnya kemiskinan.
