Rabu, 08 April 2020 03:14

Izin KEK JIIPE Belum Juga Terbit, Ternyata Ada Tunggakan Pajak Capai Rp 10 Miliar

Jumat, 24 Januari 2020 17:06 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Izin KEK JIIPE Belum Juga Terbit, Ternyata Ada Tunggakan Pajak Capai Rp 10 Miliar
Jajaran manajemen JIIPE saat memberikan keterangan pers. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Manajemen Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) akhirnya angkat bicara soal belum keluarnya izin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari pemerintah setempat. Padahal, izin itu sudah diurus sejak setahun yang lalu.

"Salah satu yang jadi kendala izin KEK JIIPE belum dikeluarkan pemerintah daerah karena faktor adanya tunggakan pajak cukup besar. Totalnya mencapai sekira di atas Rp 10 miliar," akui Viktor Edison Simanjutak, Advisor JIIPE saat konferensi pers di kantor JIIPE, Jumat (24/1).

Menurut Viktor, pembayaran tunggakan pajak berupa pembelian lahan itu bukan menjadi kewajiban JIIPE, tanggung jawab pihak pembeli pertama. Untuk itu, Viktor meminta agar tunggakan pajak itu segera dituntaskan oleh pembeli.

"Kalau tidak, kami akan lakukan upaya hukum. Namun, saat ini kami masih memberikan otikad baik kepada bersangkutan untuk memuntaskannya," ancamnya.

Sayang, Viktor enggan membeberkan siapa yang dianggap mengemplang pajak pembelian tanah itu. Ia hanya mengungkapkan adanya tunggakan pajak setelah JIIPE mengurus sertifikat tanah yang telah terbeli dari masyarakat. 

"Kami berharap, agar persoalan pajak tersebut oleh yang bersangkutan segera dituntaskan. Sehingga, JIIPE segera bisa mengurus sertifikat tanah. Kami juga berharap dengan beresnya pembayaran pajak, Izin KEK bisa keluar. Sebab, proyek KEK dinanti-nantikan pemerintah untuk menumbuhkan iklim investasi," klaimnya.

Pada kesempatan ini, Viktor juga mengungkapkan lesunya investasi di JIIPE. Hal ini bisa dibuktikan adanya perpindahan 33 perusahaan di China sebagai dampak perang dagang antara China-AS.

"Tak satu pun perusahaan yang masuk ke Indonesia. Khususnya, di JIIPE. Mereka memilih pindah ke Vietnam, Kamboja, India, Meksiko, Serbia, dan Thailand, karena lebih mudah dan cost kecil untuk usaha di sana," ungkapnya.

Menurutnya, salah satu faktor yang membuat perusahaan-perusahaan itu enggan masuk ke Indonesia adalah proses perizinan yang membutuhkan waktu panjang dan berbelit-belit. "Makanya dengan adanya terobosan pemerintah Presiden Joko Widodo memangkas izin diharapkan bisa membuat para investor mau masuk di JIIPE," pungkasnya. (hud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 28 Maret 2020 14:13 WIB
Oleh: M Cholil NafisSaat saya wawancara di TV atau radio banyak pertanyaan tentang hadits yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan jum’atan tiga kali berturut-turut jadi keras hatinya bahkan ada yang menyebut kafir dan wajib bersyahadat kemba...
Sabtu, 28 Maret 2020 23:26 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*85. Wayas-aluunaka ‘ani alrruuhi quli alrruuhu min amri rabbii wamaa uutiitum mina al’ilmi illaa qaliilaan.Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku,...
Jumat, 20 Maret 2020 00:31 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...