Aksi demo di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa (21/1/2020).
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Sekelompok warga yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa (21/1/2020). Dalam aksi unras tersebut, para peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasinya dan memaparkan segala persoalan yang dihadapi Jember sejak kepemimpinan Faida sebagai bupati. Mereka menilai kepemimpinan Bupati Faida gagal.
Sejumlah pamflet dipagikan para demonstran kepada warga yang melintas. Pamflet itu berisi informasi pencairan dana dari APBD 2018 senilai Rp 570 juta yang diterima tunai oleh Abdul Rochim, suami Bupati Faida, dengan dalih untuk Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat.
Para pengunjuk rasa juga menyorot konflik kepentingan, lantaran masuknya Bupati Faida dalam tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melelang proyek Pemerintah Kabupaten Jember.
Mereka pun mendesak kepada Mendagri melanjutkan pemeriksaan khusus yang terbit pada 11 Oktober 2019 dengan merekomendasikan pencabutan 30 Peraturan Bupati dan 17 Surat Keputusan Bupati.
"Kami juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif atas potensi kerugian keuangan negara akibat kesalahan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2019," kata Korlap Aksi Kustiono Musri di sela aksinya.
Demonstran juga mendesak lembaga penegak hukum menyelidiki pengadaan barang dan jasa yang disinyalir melibatkan Bupati Jember bersama sejumlah kroni-kroninya.
