Hearing guru honorer di Tuban bersama DPRD.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (GTKHNK 35+) wadul kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Senin (13/1).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait belum sejahteranya para guru maupun tenaga kependidikan honorer.
Ketua Paguyuban GTKHNK 35+, Damanhuri menerangkan, mereka hanya mendapat sekitar Rp 300 hingga Rp 700 ribu per bulan, yang tak mungkin cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, besaran gaji tersebut bisa habis untuk trasportasi saja.
"Beban kerja yang diberikan kepada honorer sama, bahkan lebih berat daripada PNS. Melalui keluhan ini, sekiranya bapak ibu dewan bisa membantu kami para guru honorer ini," harapnya.
Apalagi, lanjut Damanhuri, saat ini untuk mendaftar CPNS sudah ada batasan usia bagi honorer. Oleh sebab itu, para guru honorer berharap bisa dimasukkan Perjanjian Kerja.
Ia juga meminta dukungan kepada Pemerintah Daerah maupun Legislatif untuk mendorong pencabutan moratorium PNS dan Peraturan Pemerintah (PP) pasal 48 tahun 2005, agar pejabat daerah bisa memberi SK Bupati/Perbup perorangan yang mendapat pengakuan dari pemerintah.
