Soal Kekurangan Anggaran Museum HAM Munir, Gubernur Jatim Tawarkan Opsi Paket CSR

Sedangkan Wakil Wali Kota Batu, Ir. H. Punjul Santoso, S.H., M.H, mengatakan, pembentukan museum ini adalah momentum bersejarah untuk memperkaya wahana Kota Batu. Kehadirannya menjadi pembelajaran bagi anak-anak agar hak asasi manusia diketahui dan menjadi hak kita bersama.

“Dukungan positif pemprov Jatim adalah salah satu bukti komitmen keberpihakan bagi isu hak asasi manusia. Dukungan ini harus dicontoh, baik bagi pemerintah daerah lain di Indonesia dalam mengupayakan pemenuhan HAM bagi warganya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini menandai tekad seluruh pejuang HAM dan pengambil kebijakan untuk terus mengupayakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia, khususnya bagi korban dan pelanggaran HAM. “Dari awal kami mendukung pembangunan museum ini, karena mas Munir merupakan ikon penegak HAM di tanah air,” ujarnya.

Pengurus Yayasan Omah Munir, Andi Achdian mengapresiasi dukungan positif dari Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Batu, Komnas HAM serta dukungan banyak pihak yang mendukung berdirinya Museum HAM Munir. “Harapan di masa depan, museum ini bukan saja menjadi tempat yang menyimpan koleksi dari berbagai artefak yang mengingatkan generasi muda Indonesia terhadap perjalanan sejarah HAM di Indonesia, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda Indonesia tentang nilai-nilai penting HAM untuk membangun Indonesia,” ujarnya.

Acara peletakan batu pertama pembangunan museum HAM Munir dihadiri pula oleh Komisioner LPSK, Komisioner Kompolnas, Kapolres Batu, serta Ikatan Arsitek Indonesia wilayah Malang.

Museum Omah Munir pertama kali berdiri tahun 2013 atas prakarsa Yayasan Omah Munir. Sejak tahun 2018 pemerintah Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung berdirinya museum Munir. Pemerintah provinsi memberikan dana untuk membangun museum, sedangkan pemerintah Kota Batu membantu pengadaan lahan lebih kurang 2,2 hektare. (asa/rev)