KONFERENSI PERS: FPKB DPRD Sidoarjo saat memberi tanggapan terkait pengesahan APBD 2020, Minggu (1/12). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Sidoarjo telah mengesahkan Perda APBD Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Sabtu (30/11) malam.
Namun, disahkannya APBD Sidoarjo tahun 2020 itu menyisakan sedikit ganjalan bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Sebab sejumlah usulan program yang diusung FPKB tidak disetujui saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
BACA JUGA:
Ketua FPKB DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan prihatin banyak kepentingan-kepentingan masyarakat yang diperjuangkan PKB tidak bisa ter-cover, hanya karena kepentingan politik saja.
"Padahal harusnya ada kompromi, ada kesepakatan, karena hal itu lumrah," cetus Abdillah Nasih didampingi anggota Banggar asal FPKB, M Damroni Chudlori dan anggota FPKB lainnya saat konferensi pers di DPRD Sidoarjo, Minggu (1/12).
Menurut Nasih, beberapa program yang diusulkan FPKB melalui rekomendasi Komisi tidak disetujui oleh Banggar. Usulan program itu yakni menaikkan Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dan pemberian Insentif Guru Tilawah.
Selain itu, usulan memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui Universal Health Coverage (UHC) senilai Rp 127 miliar, hanya disetujui Rp 28 miliar.
Tidak disetujuinya usulan program itu, kata Nasih, karena keinginan sebagian anggota Banggar untuk mencantolkan anggaran Rp 120 miliar untuk RSUD Sidoarjo Barat.
