H. Syafiuddin, S.Sos., Anggota Komisi V DPR RI.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin mengkritisi kinerja BPWS yang selama 10 tahun ini belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pengembangan sosial ekonomi di Madura.
Kritik ini disampaikan Safiuddin ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPWS, BMKG, dan Basarnas di Gedung Nusantara II, Senin (17/11/2019).
BACA JUGA:
- Sidang Praperadilan Dugaan Korupsi Proyek Kaki Suramadu Hadirkan 2 Ahli
- Syafiuddin Minta Aset BPWS Dihibahkan ke Pemerintah Daerah
- Percepat Penanganan Covid-19, Gubernur Khofifah Siapkan Ruang Isolasi dan Karantina di BPWS
- Pasca BPWS Bubar, Syafiuddin Asmoro Minta Komitmen Pemerintah Terhadap Pembangunan Madura
Menurut Safiuddin, kritik terhadap BPWS sejatinya sudah sering disampaikan, bahkan saat pihaknya masih menjadi anggota DPRD Bangkalan selama dua periode, hingga menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan saat ini jadi anggota DPR RI.
"Memang jarak tempuh Madura-Surabaya hanya memakan waktu 10 menit, namun tidak sebanding pesatnya kemajuan Surabaya. Kemajuan ekonomi antara Madura-Surabaya tidak sebanding dengan kemajuan perekonomian yang ada di kaki Suramadu Selatan," ujar politikus PKB ini.
Menurutnya, BPWS telah diberikan wewenang luar biasa oleh pemerintah pusat sesuai amanah Perpres 27 tahun 2008, namun tidak mampu menjalankan amanahnya. Yakni, BPWS memiliki fungsi dan tugas untuk pengelolaan, pembangunan, dan fasilitasi percepatan pembangunan wilayah Suramadu.
Bahkan, beberapa pembangunan inovasi BPWS tidak dapat berfungsi secara maksimal. Ia menyontohkan PAM dari Sumber Pocong yang belum dapat beroperasi. Padahal sudah dibangun sejak tahun 2016
