Suasana paripurna PU Fraksi terhadap RAPBD 2020. foto: ist
Pada kesempatan ini, Musa juga mempertanyakan sejumlah hal kepada Bupati Sambari Halim Radianto terkait struktur RAPBD 2020. Di antaranya, pengurangan alokasi anggaran belanja hibah pendidikan (Bosda swasta) senilai Rp 21 miliar.
Lalu, pengurangan anggaran belanja bantuan keuangankepada propinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa bertentangan dengan semangat membangun dan mengembangkan desa karena akan berakibat melemahnya pertumbuhan ekonomi desa.
"Nasdem meminta Bupati agar mengevaluasi kembali rencana pengurangan anggaran sebesar Rp 56.440.506.910,00, khususnya untuk pos anggaran ADD dan BK sebesar Rp 35.800.128.710,00," pungkasnya.
Sementara Jubir F-PDIP, Sulisno Irbansyah dalam PU-nya menyoroti sejumlah hal. Di antaranya, serapan dana alokasi (DAK) pendidikan selalu menjadi perhatian semua kalangan.
Menurut dia, pokok permasalahannya adalah kurang adanya korelasi yang cukup optimal antara alokasi anggaran dengan hasil dalam bentuk mutu pendidikan yaitu proses belajar mengajar dan output pendidikan.
Kemudian, soal Coorporatie Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik.
Dia meminta Pemerintah Kabupaten Gresik dapat mendata janji perusahaan kepada masyarakat saat mengajukan izin dan menjanjikan sesuatu ketika mereka sudah beroperasi perusahaan atau usahanya.
"Fraksi PDI Perjuangan menanyakan sejauh mana sinkronisasi pemanfaatan CSR Tahun Anggaran 2020 untuk program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Gresik, khususnya masyarakat yang langsung terdampak," katanya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
