Bersama Kadispora Jatim, Supratomo, Zainudin Amali tidak bisa masuk ke dalam stadion GBT karena pintu terkunci. foto: istimewa
Karena itu, pihaknya akan menemui gubernur, wali kota, KONI, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jatim. "Kita harus duduk bersama tanpa mencari siapa yang salah. Duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Kita cari jalan keluar stadion mana yang sekiranya layak untuk ditentukan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan FIFA," paparnya.
Pihaknya juga menegaskan FIFA telah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah PD U-20. Karena itu, stadion mana yang akan dipakai untuk pertandingan PD U-20, FIFA yang menetapkan.
"Yang menentukan venue itu FIFA, bukan pemerintah. Sebagai orang dari Jatim, tentu berharap rek. Kita berharap Jatim dan Bali itu menjadi tempat pertandingan," ujarnya.
Apakah hal itu bukan berarti pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan tempat pertandingan? Zainudin menyebut campur tangan pemerintah bukan seperti itu. Bagaimanapun pemerintah ikut mempersiapkan sarana prasarana agar pelaksanaan PD U-20 berjalan sukses.
Kalau tidak ada jaminan dari pemerintah, lanjutnya, maka Indonesia tidak mendapat kesempatan menjadi tuan rumah PD U-20. Karena presiden Jokowi mengirim surat ke FIFA, kemudian ada jaminan dari Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kapolri, maka Indonesia bisa menang.
"Ingat, lawan kita saat penentuan tuan rumah PD U-20 itu, Brasil, Peru, dan tiga gabungan negara Arab. Dari tradisi sepakbola, kita pasti kalah dari Brasil. Lalu, dari sisi keuangan dengan tiga gabungan negara Arab, kita juga kalah. Tapi karena jaminan pemerintah, maka FIFA melihat Indonesia layak menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20," ungkapnya.
Karena itu, Presiden FIFA terbang ke Bangkok khusus untuk menyampaikan selamat kepada Presiden Jokowi dan minta untuk supaya melakukan pengembangan sepakbola di Indonesia. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
