Pimpinan DPRD Gresik dan pimpinan AKD memberikan keterangan pers, Ahad (27/10). foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Menjelang penghujung tahun 2019, ada sejumlah kegiatan yang akan dituntaskan DPRD Gresik. Di antaranya pada bulan November pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tahun 2020.
Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengatakan dewan juga akan melakukan evalusi kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Alat Kelengkapan DPRD (AKD). "Untuk itu, kami butuh masukan. Masukan dan kritik konstruktif sangat baik untuk perbaikan kinerja DPRD," ujar Yani, Ahad (27/10).
Wakil Ketua DPRD, Ahmad Nurhamim menyatakan, dalam periode ini dewan telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam tata tertib (tatib) yang mengizinkan anggota turun untuk sidak di daerah pemilihan (dapil) masing-masing tanpa harus bersama AKD. "Langkah ini untuk mempercepat fungsi pengawasan DPRD dan menampung keluhan dan masukan masyarakat untuk secepatnya dituntaskan," katanya.
Apa yang dilakukan DPRD ini, akan intens diekspos agar bisa diketahui oleh masyarakat. "DPRD akan memberikan informasi kegiatan yang telah dilakukan seminggu sekali melalui rilis pers masing-masing AKD," jelasnya.
Mujid Riduan, Wakil Ketua DPRD lainnya menambahkan, bahwa anggota DPRD melalui AKD juga kian mengintensifkan turun ke masyarakat untuk mengawasi program-program pemerintah.
"Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah program sudah berjalan dengan baik tepat waktu, tepat sasaran atau belum. Hasil dari sidak ada di masing-masing AKD," katanya.
Sementara Ketua Komisi III Asroin Widiyana memaparkan sejumlah program kerja dalam sisa waktu kurang dari 2,5 bulan di penghujung tahun 2019. Menurutnya, Komisi III sudah melakukan sidak di 9 titik kegiatan. Di antaranya, proyek fisik, mulai pembangunan saluran air (box culvert) seperti di sepanjang Jalan Dr. Soetomo, Jalan Panglima Sudirman, dan depan RSUD Ibnu Sina Jl. Dr Wahidin, S.H.
Asroin mengakui banyak proyek yang pengerjaannya telat, sehingga dikhawatirkan tak selesai tepat waktu atau bahkan tak rampung hingga tutup tahun 2019. Hal ini disebabkan tak tepatnya pelaksanaan lelang, dan setelah lelang masih ada verifikasi yang terlalu lama.
"Komisi III memastikan molornya penuntasan proyek fisik di tahun 2018 akan terulang di tahun 2019," terangnya.
Di sisi lain, Komisi II melalui sekretarisnya, Syahrur Munir menegaskan jika sudah mengagendakan evaluasi pendapatan di masing-masing OPD penghasil. Yakni, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Penanaman Modal Perizinanan Terpadu Satu Pintu Pintu (DPM PTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan sejumlah OPD lainnya.
"Senin (28/10), kami kembali hearing dengan OPD terkait setelah sebelumnya batal karena Kepala OPD bersangkutan tak bisa hadir," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV, Muchammad. Ia menyatakan, komisinya akan kembali menggelar hearing dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Saifudin Ghozali terkait polemik pemotongan gaji PNS di Puskesmas.
"Kamis (31/10) depan kami hearing kembali Kadinkes untuk menuntaskan polemik gaji PNS tersebut. Hearing kemarin kami kasih waktu seminggu kepada Kadinkes untuk menuntaskan pertanyaan komisi yang belum bisa terjawab," pungkasnya. (hud/rev)
