PDIP Berharap Nomenklatur Kementerian Tidak Banyak Berubah

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH. Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang, isu mulai bergerak ke arah calon menteri kabinet periode 2019-2024. Tarik menarik kepentingan dan lobi politik pun dilancarkan oleh partai politik pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin menyerahkan penyusunan kabinet kepada presiden sebagai pemilik hak prerogratif. Namun, pihaknya berharap tidak banyak terjadi perubahan nomenklatur dan struktur kementerian. Hal itu terkait adanya rencana penggabungan kementerian, karena adanya kementerian yang ditiadakan maupun kementerian baru.

"Kalau melihat ancaman perekonomian, resesi global, dan ancaman dalam negeri yang membutuhkan konsolidasi nasional, kami berharap tidak banyak terjadi perubahan nomenklatur dan struktur kementerian," tutur Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di kantor DPD PDIP Jatim, Jumat (18/10).

Hasto melanjutkan, dengan terjadinya perubahan struktur dan nomenklatur kementerian, maka akan membutuhkan penyesuaian. Tentunya, penyesuaian itu akan menyita waktu, sehingga akan membuat ritme kerja kerja terganggu.

Padahal, di periode kedua pemerintahan Jokowi ini, banyak program kerja yang harus segera dieksekusi. Karena itu juga menyangkut janji politik saat kampanye yang harus direalisasikan.

"Kami berharap di periode kedua Pak Jokowi ini, pemerintah bisa bergerak cepat bekerja melaksanakan program prioritas untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar Hasto.

Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengungkapkan untuk menjadi menteri ada 5 kriteria yang diputuskan presiden. Pertama partai politik, kedua profesional-fungsional, ketiga kepala daerah, keempat aparatur sipil negara (ASN), dan kelima tokoh nasional atau tokoh masyarakat dengan basis massa kuat.

Hasto mengakui, untuk PDI Perjuangan, Presiden telah menyampaikan bahwa PDIP yang terbanyak mendapat jatah menteri. "Tetapi intinya menteri adalah pembantu Presiden yang harus satu kesepahaman dalam menjalankan visi-misi Presiden. Bisa saja kepala daerah di Jatim yang masuk kabinet. Banyak yang berkualitas, mulai Bupati Ngawi Budi Sulistyono, lalu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini," pungkas Hasto. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News