KPU Pacitan Masuk Daerah Tercepat Dalam Penandatanganan NPHD Pemilu Bupati

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Ketua KPU RI Arif Budiman sengaja berkunjung ke Pacitan guna menyaksikan sendiri kesiapan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten tersebut dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Tahun 2020. Selain itu, mantan komisioner KPU Provinsi Jatim tersebut juga menyaksikan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemkab Pacitan dengan KPU Pacitan.

"Saya memberikan apresiasi, sebab Pacitan masuk yang cepat. Di antara 270 daerah yang sudah mendatangani NPHD, itu baru tiga. Yaitu Pilbup Provinsi Kepri, pemilihan Wali Kota Bitung, pemilihan bupati Saburaijua di NTT. Dan yang keempat pemilihan bupati di Pacitan. saya pikir ini perlu diapresiasi dan memberi inspirasi bagi banyak daerah yang belum tanda tangan, untuk segera tanda tangan. Kalau ada kerumitan atau kesulitan, mereka bisa belajar ke empat daerah yang sudah tanda tangan. Pasti yang sudah tanda tangan ini sudah mempertimbangkan, membahas, dan memutuskan banyak hal sehingga bisa tanda tangan," kata Arif Budiman, saat memberikan keterangan pers usai melakukan penandatanganan NPHD di halaman wingking Pendopo Pemkab Pacitan, Rabu (18/9).

Soal penjabaran anggaran dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, lanjut Arif, akan dibahas tim teknis KPU dengan pemerintah daerah. "Tapi yang jelas, prinsipnya sudah ditandatangani. Jumlahnya sudah disepakati. Uraian detilnya di bagian mana, berapa banyak, kapan dicairkan, itu tim teknis KPU dan pemerintah kabupaten," jelasnya.

NPHD tersebut akan dipergunakan untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. "Semua tahapan pilkada ada berapa, dua belas ya? Saya agak lupa. Dimulai dari menyusun program anggaran kegiatan, pemuktahiran data pemilih, kemudian kampanye logistik, pencalonan, debat, sosialisasi. Macam-macam itu, nanti yang saya sebutkan itu diuraikannya lagi," tukas Arif.

Masih menurut Arif Budiman, sebelum pelaksanaan penandatanganan NPHD, ia telah memberikan pengarahan kepada KPU Pacitan. "Ada tiga hal yang harus mereka perhatikan. Yang pertama mereka harus kerja transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan terhadap seluruh tahapan pemilu. Ketika anda nyusun anggaran, buka saja. Ketika anda melakukan pencalonan, pendaftaran calon harus dibuka. Pemutakhiran data pemilih, semua harus mudah diakses oleh publik. Karena hanya dengan transparansi, publik percaya terhadap proses ini. Kedua integritas harus dijaga. Jadi kerjalah sesuai ketentuan Undang-Undang. Kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Sebab hanya dengan itu, lembaga ini bisa dijaga. Kalau sudah serong kanan, serong kiri, itu nggak boleh. Yang ketiga anda harus bekerja mewujudkan pemilu yang berkualitas," pesannya.

Pemilu yang berkualitas itu, sambung Arif, dikerjakan tepat waktu, tidak ada masalah. "Itu akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Untuk mewujudkan tiga hal tersebut, KPU punya andilnya besar porsi tanggung jawabnya. Tetapi dia tidak bisa melakukan sendirian. Maka perlu dukungan pemkab, dukungan TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk dukungan media. Jadi kalau ada apa-apa, medianya jangan ngompori yang panas-panas, bikin yang lucu. Yang baik diberitakan baik," pesan dia.

Setelah penandatanganan NPHD ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya pencairannya harus tetap waktu. "Kalau nggak tepat waktu, misalnya butuhnya tanggal satu tapi dicairkannya 10, itu nanti nggak bermanfaat. Maka satu, pencairannya tepat waktu. Yang kedua pencairannya cukup sesuai kebutuhan tahapan dan nggak perlu berlebihan," tegasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pacitan Indartato bersama jajaran Kepala OPD terkait serta seluruh komisi KPU maupun Bawaslu. (yun/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News