Senin, 01 Juni 2020 02:36

Tindaklanjuti Polemik Sistem Zonasi, DPRD Tuban Sidak Dinas Pendidikan

Senin, 01 Juli 2019 19:12 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Gunawan Wihandono
Tindaklanjuti Polemik Sistem Zonasi, DPRD Tuban Sidak Dinas Pendidikan
Anggota Komisi C bersama Wakil Ketua DPRD Tuban Tri Astutik saat pertemuan di kantor Dispendik.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Polemik yang muncul akibat penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi di Kabupaten Tuban direspons oleh DPRD setempat. Senin (1/7), Wakil Ketua DPRD Tri Astutik dan Komisi C yang membidangi pendidikan menyidak Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD menyampaikan berbagai persoalan yang dialami masyarakat penerapan sistem zonasi. Andhi Hartanto, Anggota Komisi C DPRD Tuban menceritakan, ada salah satu tetangganya di Kecamatan Soko yang sudah 10 tahun bekerja di daerah Tuban Kota. Namun, ia kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah di wilayah kota, lantaran identitas yang dimiliki masih tercantum Kecamatan Soko.

“Salah satu contoh seperti inilah menjadikan keluh kesah masyarakat semakin meningkat," ujar Andhi.

Menurut Hj. Tri Astuti, PPDB sistem zonasi seharusnya juga harus mempertimbangkan fasilitas dan sarana prasarana yang ada pada tiap-tiap lembaga sekolah. "Karena siswa memilih sekolah yang jaraknya agak jauh dari rumahnya pastinya juga mempertimbangkan sarana prasarana. Dan itu semua harus dipenuhi oleh pihak sekolah," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Khamid menjelaskan bahwa sejatinya PPDB sistem zonasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 di Kabupaten Tuban. “Dulu juga sudah menggunakan sistem zonasi, tapi tidak seketat pada tahun ini,” jelasnya.

Terkait permasalahan yang disampaikan Andhi Hartanto, Khamid menyarankan agar calon wali murid mencantumkan surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Kelurahan tempat tinggalnya saat mendaftar di sekolah yang dituju.

"Akan tetapi, jika hal itu (surat keterangan domisili, red) di buat main-main, maka risikonya adalah siswa tersebut dikeluarkan di sekolah. Bahkan yang bersangkutan bisa masuk dalam sel tahanan, jika melanggar aturan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Nur Khamid juga menerangkan bahwa pelaksanaan PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban digelar paling akhir dibanding kabupaten/kota lain. Langkah ini dilakukan untuk mematangkan persiapan dengan penerapan sistem yang baru.

"Menurut saya lebih baik persiapan yang matang, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pelayanan masyarakat dapat merasa terpuaskan," bebernya. (gun/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 23 Mei 2020 12:36 WIB
Oleh: Firman Syah AliSaat ini gelar Habib sedang populer di Indonesia karena beberapa peristiwa. Diantaranya Insiden Habib Umar Abdullah Assegaf Bangil dengan mobil sedan mewah Nopol N 1 B diduga melanggar peraturan pemerintah tentang pembatasan sosi...
Minggu, 31 Mei 2020 18:02 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 13 Mei 2020 11:23 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <&...