PASURUAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Pasuruan segera mengambil langkah untuk menyikapi polemik mutasi pejabat Pemkot Pasuruan yang terus bergulir.
Arief llham, Ketua Fraksi Golkar menilai bahwa mutasi tersebut melanggar aturan. Selain itu, ia juga menganggap proses pengangkatan pejabat tidak profesional, dibuktikan dengan tak kunjung terbitnya SK pengangkatan.
BACA JUGA:
- Pesan Wakil Wali Kota Pasuruan di Akhir Tahun Kepemimpinan Bareng Gus Ipul
- Haul Mbah Slagah Dipadati Jamaah, Wakil Wali Kota Pasuruan: Menambah Keberkahan Bulan Syawal
- PLUT-KUMKM Diresmikan, Gus Ipul Harap Difungsikan Jadi Pengembangan Koperasi dan UMKM
- Gus Ipul Salat Idulfitri 1445 H Bersama Warga Bugul Permai Kota Pasuruan
"Fraksi-fraksi mau bergerak, karena (mutasi, red) dimungkinkan tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang ada," tegasnya.
"Yang jelas kebijakan untuk menganulir mutasi menunjukkan dan membuktikan bahwa Baperjakat bekerja tidak sebagaimana mestinya. Tidak profesional dan ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau perlu wawali harus memberi sanksi administrasi," tambahnya.
Ia juga menyorot adanya pejabat yang jenjang kepangkatannya naik dua tingkat tanpa dasar prestasi nasional. "Apapun yang terjadi, yang paling kena semprot Baperjakat," cetusnya.
"Jika mutasi itu dipaksakan jalan dan tidak dibatalkan, maka yang bertindak Insya Allah DPRD. Masih rapat intern dulu nanti malam," tambahnya. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News