Belajar Pelayanan Online, Pemkab Boalemo Kunjungi Sidoarjo

Belajar Pelayanan Online, Pemkab Boalemo Kunjungi Sidoarjo POSE BERSAMA: Rombongan Pemkab Boalemo foto bareng dengan Dinas Kominfo saat kunjungan ke Mal Pelayanan Publik Sidoarjo, Kamis (4/4). foto: ist

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Boalemo Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara berkunjung ke Sidoarjo, Kamis (4/4). Tujuannya untuk belajar tentang masalah sengketa tanah dan sistem pelayanan publik.

Rombongan pemkab Boalemo diterima oleh Wabup Nur Ahmad Syaifuddin, di ruang Delta Wicaksana, Kantor . Saat menerima kunjungan ini, Wabup didampingi Kadiskominfo Y Siswojo dan perwakilan BPN Sidoarjo.

Rombongan pemkab Boalemo juga berkunjung ke ke Sidoarjo Command Center (SCC) dan Mal Pelayanan Publik Sidoarjo. “Selain silaturahim, sekaligus studi banding dalam hal mengatasi persoalan tanah,” cetus Wabup Boalemo, Anas Jusuf.

Kata Anas Jusuf, Kabupaten Boalemo berdiri pada Tahun 1991 dengan luas wilayah 2500 meter persegi dan jumlah penduduk 147.000 jiwa. “Mayoritas mata pencarian petani 80 persen dan nelayan 20 persen, makanya harus belajar banyak ke Sidoarjo," katanya.

Sementara, Wabup Nur Ahmad Syaifuddin berharap kunjungan ke Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan dampak positif dan terjalin hubungan baik antara dan Pemkab Boalemo.

Menurutnya, Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 72.000 hektar dengan jumlah penduduk 3,2 juta jiwa. Sedangkan APBD sekitar Rp 5 triliun dan PAD Rp 1,5 triliun. "Hal itu sebanding dengan jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo," tegasnya.

Kadiskominfo Y Siswojo menambahkan, Sidoarjo ditunjuk menjadi Smart City sejak tahun 2017. Yakni Sidoarjo menuju Smart City memiliki Sidoarjo Command Center (SCC) yang berfungsi sebagai ruang komando Pimpinan Daerah untuk melihat kondisi Sidoarjo secara online.

Selain itu, dalam perizinan, memiliki Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Mal Pelayanan Publik Sidoarjo terdapat 24 Instansi dan 134 Pelayanan.

Di antaranya Imigrasi, Samsat, BPN, PDAM, Perbankan, BPJS, Disnaker, Dinsos, dan Bank Pemerintah. “Semua dapat terintegrasi antara OPD, Desa, Kecamatan hingga ,” beber Siswojo. (sta/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO