Bahas Peran Komite Sekolah, Dispendik Gresik Diskusi dengan Kajari dan Staf Ahli Menteri

"Saya mengingatkan agar anggota komite sekolah terdiri dari para orang tua wali murid, tokoh masyarakat, dan tidak berasal dari guru setempat. Komite bertugas sebagai pengawas, jadi tidak boleh ada guru di tempat tersebut yang menjadi komite sekolah," paparnya.

Ia juga mengingatkan, khusus sekolah negeri tidak boleh lagi memungut biaya kepada siswa. "Bila ada biaya yang dibebankan kepada siswa, itu hanya biaya pribadi. Misalnya biaya transportasi dari rumah ke sekolah, biaya seragam, biaya buku dan alat sekolah. Dan semuanya harus transparan. Jadi tidak ada lagi biaya pembelian kalender, biaya beli komputer, semuanya tidak boleh," ungkapnya.

Ia mengimbau agar setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak ada lagi jalur mandiri. Yang ada jalur zonasi. Untuk anak tidak mampu dan disabilitas ditetapkan oleh jalur zonasi tidak bisa lagi memilih sekolah.

Sementara Kajari Gresik Pandu Pramoekartika dalam penjelasannya mengajak kepada seluruh insan pendidikan dan guru untuk menghindari pemotongan dana dan lain sebagainya. Serta mengedepankan transparansi dalam penyaluran dana.

"Kepada para guru, jangan merasa takut dengan saya. Toh saya berdiri di sini tidak menakutkan toh? Yang penting semua melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin, didampingi Kabag Humas dan Protokol Sutrisno menambahkan, bahwa kegiatan ini sangat penting dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah.

"Memberikan pemahaman hukum dan perundangan ini sangat penting, agar nantinya para kepala sekolah dapat mengimplementasikan kebijakan pendidikan sesuai hukum dan perundangan yang berlaku," katanya. "Jangan sampai ada kasek yang tidak paham tentang peraturan hukum yang mendasari kebijakan pendidikan yang dilaksanakan tersebut, sehingga dia salah langkah," pungkasnya. (hud/rev)