Salah satu desa yang direhab dari danan ADD pada 2018 lalu.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Banyaknya kantor desa di wilayah Kabupaten Pasuruan yang kurang representatif dalam melayani masyarakat menjadi perhatian serius dari Pemkab Pasuruan. Untuk mewujudkan itu, pemkab sudah menyiapikan anggaran yang lumayan besar yakni sebesar Rp 10,6 miliar.
Dana tersebut rencana akan dipergunakan untuk perbaikan di 100 kantor desa yang tersebar di 24 kecamatan. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Andar Sulistyori. Ia menuturkan, anggaran untuk rehab kantor desa mengalami kenaikkan dua kali lipat di tahun 2019 ini dibanding tahun sebelumnya.
BACA JUGA:
- Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
- Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
Data yang dimiliki BANGSAONLINE.com menyebutkan, pada 2018 lalu, Pemkab menggelontorkan dana Rp 5,6 miliar untuk rehab 70 kantor desa. Sementara tahun ini, mencapai Rp 10,6 miliar anggaran tersebut akan diperuntukkan rehab 100 kantor desa .
"Tujuannya agar sarana gedung desa bisa representatif untuk memberikan kenyamanan bagi warga. Karena saat ini, belum seluruhnya kantor desa kondisinya menunjang," imbuhnya.
Pihak DPMD sendiri menargetkan, untuk kegiatan pembangunan rehab desa pada pertengahan tahun sudah mulai dilaksanakan. "Ada juga desa-desa yang sudah mengajukan permohonan rehab kantor desa ,jika nanti berkas persyarakat yang diajukan lengkap maka akan dilakukan verifikasi," pungkasnya. (bib/par/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
