Selasa, 25 Juni 2019 01:30

7 Jabatan Pimpinan OPD di Pamekasan Kosong di Awal Tahun 2019

Kamis, 10 Januari 2019 23:18 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Erry Sugianto
7 Jabatan Pimpinan OPD di Pamekasan Kosong di Awal Tahun 2019

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Jabatan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan memasuki awal tahun 2019 ini mengalami krisis. Sebanyak 7 kursi jabatan eselon II di Kabupaten Pamekasan dipastikan mengalami kekosongan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pamekasan, melalui (Kepala Bidang) Kabid Mutasi, Sri Puja Astutik.

"Ada 7 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong. Di antaranya jabatan Sekretaris Daerah, Inspektorat, Dua Staf Ahli, satu Asisten, juga Kepala Badan Perencanaan Pembangun Daerah (Bappeda), dan Kepala Dinas Pertanian," jelasnya, Kamis (10/01/19).

Ia menjelaskan, kekosongan kursi tersebut lantaran banyak pejabat yang sudah purnatugas, kecuali Inspektur yang sudah ditangkap KPK sejak Agustus 2017 lalu. "Rata-rata memang memasuki masa pensiun, hanya inspektur yang tersangkut masalah," tutur Tutik.

Tutik menambahkan, pada bulan Maret mendatang kekosongan pejabat Eselon II akan bertambah menjadi sembilan. Pasalnya, jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) juga akan berakhir pada 1 Maret 2019.

Sedangkan proses mutasi dalam waktu dekat belum bisa dilakukan, lantaran masa Jabatan Bupati Pamekasan belum memasuki waktu enam bulan sejak pelantikan. Tutik menjelaskan ada tahapan untuk pengisian jabatan maupun pergeseran eselon II. Salah satunya harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pendaftarannya juga dilakukan terbuka dan melalui tahapan seleksi.

"Kalau itu sebenarnya wewenang Bupati, bisa sih dalam waktu dekat, dengan syarat ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan, Rize Ikhwan Muttaqin berharap rotasi pejabat Eselon II di Kabupaten Pamekasan dilakukan berdasarkan kemampuan di bidangnya. Ia juga menyarankan pemkab menggeser pimpinan OPD yang tidak inovatif dan terkesan mempersulit program pemerintah.

"Kursi pejabat harus diisi dengan sosok yang mampu menerjemahkan program bupati, sehingga program pemerintah tidak amburadul," harap Wawan, panggilan akrab dari Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan tersebut. (err/rev)

Senin, 24 Juni 2019 12:08 WIB
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Novita Hardiny, istri dari Bupati Trenggalek Moh. Nur Arifin menegaskan kebersihan di kawasan wisata merupakan hal yang harus dijaga, baik oleh pemerintah, masyarakat, termasuk pengunjung wisata itu sendiri.Perny...
Jumat, 31 Mei 2019 21:16 WIB
Penulis: Nabrisi Rohid*Tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan lebih dari setahun. Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU telah menetapkan pemenang dalam Pemilu tahun ini. Setelah itu, muncullah berbagai gerakan untuk menolak hasil Pemilu. Gerakan tersebut dikem...
Sabtu, 22 Juni 2019 17:29 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag54. Rabbukum a’lamu bikum in yasya' yarhamkum aw in yasya' yu’adzdzibkum wamaa arsalnaaka ‘alayhim wakiilaanTuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepad...
Sabtu, 22 Juni 2019 13:55 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...