Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto bersama para anggota dewan saat melakukan koordinasi langsung dengan BPJS Kesehatan.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Ancaman terhentinya jaminan kesehatan bagi puluhan ribu warga di Bumi Gerbang Salam mendorong langkah cepat pemerintah daerah setempat. Tak ingin hak dasar masyarakat tergerus keterbatasan anggaran, Pemkab Pamekasan memilih jemput bola dengan mendatangi langsung BPJS Kesehatan pusat.
Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, bersama Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail, dan anggota Komisi V DPRD Pamekasan, Rosyid Fansori, melakukan koordinasi strategis dengan BPJS Kesehatan pusat pada Rabu (17/12/2025). Langkah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menyerah pada persoalan fiskal yang membelit.
Kunjungan itu dilatarbelakangi kabar mengkhawatirkan, yakni lebih dari 86 ribu warga Pamekasan berpotensi kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) pada 2026. Beban iuran yang semakin berat membuat kemampuan fiskal daerah berada di titik kritis.
Sukriyanto menegaskan, kesehatan bukan sekadar angka dalam neraca APBD, melainkan hak hidup masyarakat yang wajib diperjuangkan.
“Kami tidak ingin ada warga Pamekasan yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah akan terus berjuang, berkoordinasi, dan mencari solusi hingga ke pusat,” ujarnya.
Selain ke pusat, Pemkab Pamekasan juga membuka komunikasi intensif dengan Pemprov Jatim. Targetnya adalah menghapus status nonprioritas dalam program Universal Health Coverage (UHC) agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
Di sisi lain, Pemkab Pamekasan melakukan pembenahan internal melalui validasi dan verifikasi data peserta BPJS. Sejumlah temuan menunjukkan masih banyak data peserta yang sudah meninggal dunia namun tetap tercatat aktif, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran.
“Anggaran kita terbatas. Karena itu, setiap rupiah harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang berhak,” kata Sukriyanto.
Langkah cepat eksekutif ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Pamekasan. Ismail menegaskan, legislatif siap berdiri di barisan terdepan mengawal hak kesehatan rakyat.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. DPRD tidak akan tinggal diam ketika hak rakyat terancam. Kami siap mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ucapnya.
Menurut dia, kunci menyelamatkan jaminan kesehatan warga terletak pada koordinasi lintas pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.
“Ini bukan kerja satu lembaga. Eksekutif dan legislatif harus bergerak bersama demi masa depan kesehatan masyarakat Pamekasan,” pungkasnya. (dim/mar)
