BI: Kantong Kemiskinan Bojonegoro Berada di Sekitar Hutan

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Kemiskinan terbesar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menurut kacamata LSM Bojonegoro Institute (BI) karena faktor ketimpangan. BI juga menilai kantong kemiskinan di Kota Ledre berada di sekitar hutan. 

Hal ini disampaikan Direktur Bojonegoro Institute Abdul Wakid Syaiful Huda. Meski kantong kemiskinan sebagian besar terjadi di sekitar hutan, ia juga tidak menjamin di sekitar daerah ekstraktif bisa menjadi tolak ukur kemiskinan bisa terangkat. 

"Banyak faktor, selain karena kesenjangan program intervensi pemerintah, juga faktor kepala rumah tangga perempuan. Artinya kita harus mendorong keterlibatan banyak pihak untuk mengatasi kemiskinan tersebut," ujar AW, sapaan dia saat diskusi akhir tahun bersama sejumlah masyarakat, Kamis (20/12/18). 

Salah satu bentuk ketimpangan dari sektor pembangunan yakni, pembangunan yang dilakukan banyak terfokus daerah utara atau wilayah kota. Sehingga, bagi masyarakat yang berada di selatan Bojonegoro akan lebih sulit dalam mengakses perkembangan pembangunan. "Pembangunan di faktor pendidikan dan kesehatan ini harus lebih difokuskan kepada kantong-kantong kemiskinan," ujarnya. 

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro I Nyoman Sudana mengklaim bahwa percepatan penurunan kemiskinan di Bojonegoro pada tahun 2018 sudah terlihat, yakni adanya penurunan sekitar 1,17 persen. Selain itu, kini Bojonegoro menempati peringkat 11 se-Jawa Timur. 

"Intervensi pembangunan yang dilakukan Pemkab sekarang dilakukan by name by address, agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran," terangnya. 

Di sisi lain, Dosen Fisip Unigoro Miftahul Huda menyebut bahwa sejauh ini pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari kerja pemerintahan yakni di sektor pendapatan bidang pelayanan kesehatan. Sedangkan bidang pendapatan dari migas sendiri diperoleh Pemkab Bojonegoro sebagai anugerah alam. 

"Sektor Pendapatan terbesar 65 persen dari pendapatan orang sakit. Pendapatan ini harusnya tidak memberatkan orang miskin. Dan sektor belanja, harus on the track sesuai dengan arah untuk mengentaskan kemiskinan," terang Miftah yang juga aktif di lembaga riset Fitra Jatim. (nur/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News