RGS Sesalkan Pengeprasan Jasmas DPRD Gresik

RGS Sesalkan Pengeprasan Jasmas DPRD Gresik H. Moh. Khozin Ma'sum.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Relawan Gerakan Sosial (RGS) Indonesia turut menanggapi dikeprasnya sejumlah program jaring aspirasi (Jasmas) DPRD Gresik di APBD tahun 2019.

Pendiri RGS Indonesia, H. Moh. Khozin Ma'sum mengaku menyesalkan pengeprasan program tersebut. "Kalau memang benar adanya pengeprasan program Jasmas untuk kerakyatan, RGS Indonesia sangat menyesalkan," ujar Khozin kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (9/12/2018) malam.

Sebab, ia menilai program Jasmas berupa bantuan keuangan maupun hibah sangat dibutuhkan masyarakat. "Khususnya dalam kondisi seperti saat ini. Masyarakat membutuhkan bantuan modal usaha maupun mengembangkan usahanya," katanya.

"Dengan adanya pengeprasan bantuan berupa hibah tersebut, harapan mereka untuk berusaha menjadi pupus. Sudah barang tentu masyarakat yang akan menerima bantuan begitu tahu usulan mereka dikepras, pasti sangat kecewa," paparnya.

Menurut Khozin, apa yang dilakukan anggota DPRD Gresik melalui program Jasmas merupakan salah satu upaya membantu program pemerintah dalam rangka mengentas kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran.

"Sebab, dengan program tersebut, masyarakat diberikan stimulan agar mereka bisa mandiri. Kalau mereka dibantu permodalan, dibantu untuk membuat dan mengembangkan usaha seperti UMKM, itu adalah bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi kerakyatan," urai Bendahara Umum DPP Bakuppi ini.

"Kelompok UMKM merupakan kelompok usaha kecil yang terbukti tangguh. Hal ini terbukti saat badai krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1998, UMKM terbukti paling tangguh bertahan. Dan, UMKM ini yang membuat ekonomi bangsa Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan. Makanya, pemerintah Gresik harus banyak memperhatikan UMKM sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Namun, kabar pengeprasan ini masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari Pemkab Gresk, khususnya Bappelitda, sehingga belum bisa dipastikan penyebabnya. Sebab, hingga kini Kepala Kepala Bappelitda Herman TH. Sianturi belum berhasil dikonfirmasi soal hal ini. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO