DPRD Gresik Targetkan RAPBD 2019 Disahkan Bulan ini

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Menjelang tutup tahun 2018, DPRD Gresik masih mempunyai sejumlah program yang harus dituntaskan di bulan November ini. Salah satunya adalah penuntasan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Moh. Syafi' A.M dalam siaran persnya, Sabtu (10/11/2018) kemarin, menargetkan RAPBD 2019 sudah diparipurnakan dan disahkan maksimal 30 November.

Menurutnya, ketepatan waktu dalam pengesahan RAPBD sangat penting, mengingat pemerintah pusat menyiapkan reward berupa dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. "Tahun 2018 kita dapat DID 30 miliar karena tepat waktu dalam pengesahan RAPBD," terang politikus PKB ini.

Merujuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diteken pimpinan DPRD dan Wabup Moh. Qosim pada 5 November, bahwa kekuatan RAPBD Gresik tahun 2019 sekitar Rp 3,132 Triliun. "Ini terbilang cukup memprihatinkan jika tidak mencapai target seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan," papar Bacaleg PKB asal Dapil V (Balongpanggang dan Benjeng) ini.

Syafi’ mengungkapkan sejumlah faktor yang memengaruhi kekuatan RAPBD 2019 sehingga tak sesuai RPJMD Perubahan. Di antaranya, terjadinya penurunan pada dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp 5,2 miliar. "Dana perimbangan juga ada penurunan baik dana fisik maupun non fisik. Dari Rp 405 miliar turun menjadi Rp 354 miliar," terangnya.

"Belanja yang tidak urgent kita lakukan pencoretan untuk efisiensi. Namun tidak efektif bila DAK menurun belanja seperti barang dan jasa kita kurangi," sambungnya.

Untuk menopang belanja pada RAPBD 2019, lanjut Syafi', Pemkab sangat bergantung dengan PAD yang ditarget sekitar Rp 903 miliar di tahun 2019. "PAD yang ada harus digenjot guna meningkatkan infrastruktur," pungkasnya.

Sementara Anggota Komisi II, Jumanto S.E, menilai turunnya DAK akibat lemahnya upaya pemerintah dalam konsolidasi. Ia kemudian mengungkapkan peningkatan pencapaian PPJ PLN. "DPRD berharap pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan instansi berwenang. Seperti ketika DPRD menginginkan peningkatan IMB, kami langsung ketemu Pak Mulyanto (Kepala DPMPTSP)," urai politikus PDIP ini.

“Diperkirakan masih ada potensi sekitar Rp 15 miliar yang bisa digali dari PAD sektor IMB. Ada indikasi ada yang kurang konek. DPMPTSP belum konek dengan wajib pajak (WP). Hingga saat ini dana IMB yang ada baru Rp 28 miliar. Padahal targetnya Rp 50 miliar. Bupati wajib dilibatkan secara langsung," sambungnya.

Selain itu, Jumanto juga menyorot banyak perusahaan di kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) yang belum mengurus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). "Pemerintah kami nilai masih lunak menyikapi masalah ini," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News