Gubernur Jatim serahkan penghargaan AKIP dan kompetisi budaya kinerja Prov Jatim kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai, S.STP, MM.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Etika dan integritas dalam birokrasi sangat penting terutama dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua hal ini harus menjadi komitmen kuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk para pejabat agar tercipta pemerintahan yang bersih serta kepemerintahan yang baik.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat acara Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Kompetisi Budaya Kinerja (KBK) Pemprov Jatim Tahun 2018 di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (31/10).
Menurutnya, saat ini Provinsi Jatim mengalami masa anomali dimana banyak penghargaan yang didapat namun masih banyak pula yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), terutama suap dan pemerasan. Bila semua menjaga integritas, ia meyakini tidak ada lagi kasus OTT di Jatim.
“Kalau sistem semua kita sudah jalan, tapi integritas tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Ibarat mesinnya sudah bagus tapi rohaninya yang belum. Tolong integritas dan etikanya dijaga terutama yang nilai SAKIP-nya sudah A. Ini bagian dalam membentuk insan kamil,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.
Pakde Karwo mengatakan, pelayanan publik harus mampu mengatasi problem disparitas, kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan inklusi, dimana tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko, Ak, MM, mengapresiasi Pemprov Jatim yang mampu menerapkan AKIP dengan baik dan mampu mendorong kab/kota untuk meningkatkan AKIP-nya.
