Sumamburat: Lengser Keprabon Pakde Karwo

Oleh: Suparto Wijoyo*

RABU, 13 Februari 2019 ini, Bude Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil E. Dardak dilantik di Istana Negara sebagai Gubernur-Wakil Gubernur periode 2019-2024. Ucapan selamat dan senyum mengembang diragam kesempatan beliau yang memberikan “energi baru” pembangunan Jatim. Pakde Karwo (Dr H Soekarwo) dan Gus Ipul (Drs H Saifullah Yusuf) telah bertahtah selama satu dasawarsa sejak 12 Februari 2009-12 Februari 2019. Dua periode kepemimpinan itu menandakan betapa warga Jatim terpuaskan, hingga ada celetukan, andai saja secara yuridis masih diperkenankan untuk menjabat yang ketiga kalinya, diamini Pakde Karwo terpilih kembali. Tapi kita semua manut kaedah demokrasi yang oleh hukum diberi batasan cukup dua periode saja. Pakde Karwo-Gus Ipul sejak awal mengusung tema besar APBD untuk Rakyat dan saat ini terlihat senyum tulusnya atas capaian luar biasanya dalam berkinerja. Ratusan penghargaan telah diraih secara terukur untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Penilaian dari banyak elemen masyarakat maupun komponen politik: Pakde Karwo dan Gus Ipul lengser keprabon, khusnul khotimah, nyaman dalam transisi kepemimpinan yang dituai secara demokratis.

Semua legowo sebagaimana lekat pada kekompakannya selama ini. Tongkat kepemimpinan itu dialihkan sesuai dengan mandat rakyat yang diberikan pada 27 Juni 2018. Di tanggal itu warga Jatim diberi kesempatan untuk menentukan pengganti Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur yang dinilai secara nasional sangat visioner. Inovasi pemerintahannya memberikan optimisme yang hari-hari ini sorot mata publik mestilah tertuju kepada Gubernur baru yang sedang “meriah” bersyukurnya.

Dalam konteks kehendak untuk rakyat ini saya pun teringat Jatimnomics Pakde Karwo yang diterapkan dengan ciri aktivitas pembangunan yang berupa: (1) Peningkatan basis Produksi UMKM dan Besar di mana peran menonjol dari Pemerintah Provinsi dimulai dari perencanaan yang menyiapkan database UMKM melalui sensus UMKM bekerjasama dengan BPS (dan ini merupakan sensus UMKM pertama di Indonesia yang dilakukan daerah), kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas UMKM agar memiliki kompetensi dengan daya saing produk yang kompetitif. Pemerintah hadir untuk mendesain agar produk UMKM memiliki daya saing dalam menghadapi pasar bebas.

Untuk usaha besar, pemerintah hadir dalam bentuk memberikan jaminan (guarantee), baik kemudahan perizinan, pasokan power/listrik, ketersediaan pasokan energi, menjamin iklim buruh yang demokratis serta membantu percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan investasi. Pada kegiatan produksi dimaksud dicapai paradigma inklusif (inclusive growth mindset) serta dibarengi dengan inovasi kebijakan dan strategi (policy & strategy innovation) maupun dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai pengarusutamaan (participatory based development): meningkatkan output pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

(2) Pembiayaan yang Kompetitif dengan mensinergikan potensi sumber pendanaan APBD dan BUMD seperti PT Bank Jatim dan PT Bank UMKM. Pembiayaan yang didesain memiliki kekhususan, yaitu kebijakan permodalan kepada segmen UMKM tidak berupa hibah belanja, tetapi melalui penempatan modal maupun desain kebijakan perkreditan di BUMD (PT bank Jatim dan PT Bank UMKM) dengan skema perbankan (banking system). Ciri lain adalah adanya penjaminan resiko bagi segmen UMKM yang tidak memenuhi persyaratan perbankan (not bankable). Dengan pola ini, Pakde Karwo memberikan sistem permodalan UMKM yang harus diikuti oleh peningkatan kinerja UMKM, agar kesehatan keuangan dapat dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat melakukan pembayaran pinjaman. Dibangunlah etos kerja UMKM yang ke depan akan dihadapkan pada daya saing untuk memasuki era pasar bebas.

(3) Pengembangan Perdagangan/Pasar di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pangsa pasar produk Jatim yang setelah melalui proses produksi yang efisien maupun input pembiayaan yang kompetitif, Pakde Karwo mengkonstruksi sistem pasar yang dapat mengakselerasi pangsa pasar domestik, baik melalui Pasar lelang, akselerasi pasar di tingkat nasional melalui pembukaan 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di provinsi-provinsi serta akselerasi pasar global melalui penempatan penghubung di 6 kota di lima negara. Strategi pemasaran ini adalah konstruksi Jatim yang turut serta mendesain pasar dari barang-barang produksi UMKM maupun segmen usaha besar.

Bagi Pakde Karwo terdapat tiga aktivitas ekonomi utama konstruksi Jatimnomics sebagai model Indonesia Incorporated dengan beberapa ciri yang tidak terpisahkan dari model dimaksud yaitu: (a) terdapat pola keberlanjutan dan perubahan kinerja (sustainability and change), (b) output bersifat untuk semua/Indonesia, tidak hanya untuk Jatim (for all), (c) pada setiap aktivitas, tidak hanya sekedar memfungsikan kebijakan fiskal semata, namun lebih kepada peran mengkonstruksi peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi (by design), (d) output berupa pertumbuhan tidak hanya sekedar mencapai percepatan, namun lebih kepada dampak di pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas serta pengurangan pengangguran dan peningkatan IPM (inclusive growth mindset), (e) pada setiap aspek selalu muncul inovasi kebijakan dan strategi dan tidak sekedar-nya atau “as usual” policy and strategy innovation, (f) dalam membangun UMKM, lebih bersifat partisipatif (participatory based development), (g) peran Pemerintah Provinsi Jatim dalam mengkonstruksi strategi ke tiga aspek kegiatan utama ekonomi baik produksi segmen UMKM dan Besar, pembiayaan yang kompetitif, maupun pemasaran, pemda yang terdiri dari unsur Kepala Daerah dan DPRD, selalu dalam koridor “kemitrasejajaran kritis konstruktif”, termasuk dengan FORPIMDA dalam menggaransi investor melalui iklim perburuhan yang kondusif.

Seberat apapun bebannya, seringan apapun langkahnya, senyaring apapun suaranya, selirih apapun bisiknya, atau sekeras apapun ucapnya, Bude Khofifah-Mas Emil selaku pengganti Pakde Karwo-Gus Ipul diniscayakan memperhatikan kesadaran terdalam rakyat. Di sinilah leader dancing gubernur itu diperankan untuk mewujudkan visi-misi yang telah dicanangkannya. SELAMAT BEKERJA.

*Dr H Suparto Wijoyo: Esais, Pengajar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta Ketua Pusat Kajian Mitra Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News