satu warga muslim MORO. foto:repro dw.de
Perjanjian ini secara terpisah menyerukan kepada MILF untuk melucuti senjata di bawah pengawasan internasional.
Baik presiden Senat Franklin Drilon dan Senator dari kelompok oposisi Ferdinand Marcos Jnr. mengatakan undang-undang itu mendapat dukungan luas, meski mereka memperingatkan bahwa mungkin tidak akan ada cukup waktu untuk meloloskan undang-undang baru itu tahun ini.
“Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menemukan perdamaian yang abadi dan sesungguhnya. Tidak ada, sejauh yang saya tahu, ingin menyia-nyiakan kesempatan ini,” kata Marcos.
Perlawanan kelompok Muslim di wilayah selatan telah berlangsung lebih dari 40 tahun pada masa kepresidenan Ferdinand Marcos Snr. Dan telah merenggut nyawa puluhan ribu jiwa.
MILF yang berkekuatan 10.000 pasukan, khawatir pengesahan undang-undang ini tertunda, meski mereka percaya itu akan diloloskan sesuai jadwal, demikian kata pimpinan negosiasi mereka, Mohagher Iqbal.
Kantor PBB di Manila memberikan selamat kepada kedua pihak dan mengatakan siap mendukung pelaksanaan undang-undang baru tersebut.
“Ini adalah tonggak penting dalam pelaksaan Kesepakatan Komprehensif atas Bangsa Moro, dan sebuah pencapaian krusial dalam menjamin perdamaian abadi dan pembangunan di Mindanao dan Filipina yang lebih luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
