Pakde Karwo Usul Madin Miliki Muatan Lokal Pendidikan Vokasional

Pakde Karwo Usul Madin Miliki Muatan Lokal Pendidikan Vokasional Gubernur Jatim menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jatim dengan Kopertais Wilayah IV Surabaya tentang Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan agar madrasah diniyah (madin) memiliki muatan lokal pendidikan vokasional. Apalagi, di tahun 2019 Jatim akan mengalami bonus demografi dimana usia produktif, yakni umur 15-64 tahun, mencapai angka 69,60 persen.

"Usia produktif tersebut yang membutuhkan ketrampilan atau mereka dituntut menjadi lulusan atau tenaga kerja terampil," ucap Pakde Karwo, sapaan Soekarwo saat penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Kopertais Wilayah IV Surabaya dan 35 PTKIS, di Ruang Bhinaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (8/8)

Penandatanganan dengan Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) dan 35 PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) di Jatim ini terkait dengan program peningkatan kualitas guru madin.

Pakde Karwo menjelaskan bahwa bonus demografi disikapi melalui pendidikan yang dibuat dalam sistem dual track strategy. Termasuk madin diberikan muatan vokasi atau keahlian, seperti teknologi dan rekayasa, kesehatan, tata boga, tata busana, agrobisnis, dan pariwisata.

Menurut Pakde Karwo, pendidikan dual track strategy diterapkan pada jalur non formal (SMK Mini, BLK dan Madin) serta formal seperti SMK yang di link and match kan dengan industri dan perguruan tinggi, serta filial antara SMK dengan PTN. Tujuannya, untuk menghasilkan lulusan atau SDM yang berdaya saing.

“Konsep ini didasarkan kebutuhan tenaga kerja dari negara-negara industri seperti Jepang, China dan Korea Selatan yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Jadi, ini kesempatan baik untuk mempersiapkan lulusan terampil,” katanya.

Konsep ini, lanjut Pakde Karwo, akan dilakukan di Madin Takmiliyah sebanyak 22.563 lembaga, Ma’had Aly sebanyak 10 lembaga, dan pendidikan diniyah Ulya sebanyak sembilan lembaga. Serta, pendidikan diniyah formal Wustha sebanyak sembilan lembaga dan satuan pendidikan Muadalah sebanyak 23 lembaga.

“Nantinya kami juga akan bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar lulusannya juga bersertifikat,” jelasnya sembari menambahkan konsep ini akan menguntungkan pondok pesantren karena tidak perlu khawatir santrinya akan beralih ke sekolah umum.

Menurutnya, para lulusan ini harus disiapkan dari sekarang, agar nantinya tidak menjadi tenaga kerja baru tidak terdidik atau unskilled yang bisa menyebabkan pengangguran.

Ditambahkannya, pendidikan madin ini sesuai dengan basis yang ada di Jatim yakni etika, religi dan kultur. Menurutnya Jatim khas daerah santri, sehingga harus memasukkan religi dalam basisnya, tidak semata-mata kultural.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO