Banyak Wajib Pajak Berkelit karena Takut Objek Naik Drastis

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Karakter dan budaya masyarakat masih menjadi salah satu kendala optimalisasi pajak daerah, khususnya pengenaan terhadap pajak bangunan. Sudah hampir selama tiga tahun, Pemkab Pacitan melalui OPD terkait melakukan pendataan lapangan atas objek pajak bangunan. Namun demikian output yang ada belum begitu maksimal.

Kepala Bappenda Pacitan Winardi mengatakan, tahun ini ada dua kecamatan yang dilaksanakan pendataan dengan menggandeng akademisi dari UGM. Dua kecamatan tersebut meliputi Pringkuku dan Sudimoro.

"Tahun 2017 lalu ada lima kecamatan, yaitu Punung, Bandar, Nawangan, Tulakan. Dan yang bekerja sama dengan UGM, Kecamatan Arjosari. Sedangkan pada Tahun 2016, juga pernah dilakukan pendataan di Kecamatan Donorojo, Pacitan, Kebonagung, dan Ngadirojo. Yang kerja sama dengan UGM, Kecamatan Tegalombo," bebernya, Selasa (10/7).

Masih dalam kesempatan yang sama, Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) Bappenda Pacitan Haryanto menambahkan, ada tiga hal yang sudah dilakukan Bappenda dalam upaya optimalisasi pajak daerah, utamanya PBBP2. Selain menilai atas objek bangunan, penilaian individu serta reklas atas sejumlah objek pajak.

"Akan tetapi memang subjektivitas masyarakat cukup memengaruhi kegiatan tersebut. Tak jarang para stakeholder di level desa terkesan menutupi kebenaran atas objek pajak yang kami data. Alasannya klasik, mereka ketakutan setelah ada penetapan, beban pajak atas PBB mereka melonjak. Persoalan ini yang menjadi kendala kami di lapangan," timpalnya.

Meski begitu, Haryanto mengungkapkan dari hasil pendataan itu setidaknya diperoleh ekskalasi nilai pajak sekitar Rp 1,2 miliar atau setara kurang lebih 80 persen dari yang diharapkan. "Target PBBP2 tahun ini sekitar Rp 15,144 miliar, dan hingga Juni lalu sudah terealisasi sebesar Rp 6,55 miliar atau setara kurang lebih 40 persen," jelasnya. (yun/rd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News