GRESIK, BANGSAONLINE.com - Khoirul Huda, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Gresik, melontarkan kritik terhadap Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. Ia menyoroti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
"Jadi raihan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di tahun 2017 dan tingginya kekuatan APBD kita tak berbanding lurus dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran," ujar Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (8/7/2018).
BACA JUGA:
- Dispendik Gresik Keluarkan Edaran Infaq ke Siswa untuk Bantu Korban Gempa, Begini Kata Ketua Dewan
- 4 Nama Caleg Terpilih dari PKB, Gerindra, PDIP, dan Golkar Berpeluang Jabat Pimpinan DPRD Gresik
- Kerusakan Jalan Banjarsari-Kedanyang Akhirnya Diperbaiki
- Jembatan Tenggor Mandek, Anggota DPRD Gresik: Kadis PU Jangan Mau Didikte Kontraktor, Harus Tegas
Huda kemudian membandingkan angka kemiskinan Gresik dengan daerah tetangga seperti Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. "Gresik angka kemiskinan masih di atas 12 persen, sedangkan daerah tetangga rata-rata di bawah angka 10 persen," jelasnya.
"Begitu juga soal penurunan angka kemiskinan, Gresik kalah dengan kabupaten/kota tetangga. Gresik di tahun 2017 penurunan angka kemiskinan cuma 0,2 persen. Sementara daerah tetangga seperti Lamongan bisa 0,8 persen," paparnya.
"Bahkan saat saya ikut paparan di Bappeda Provinsi angka kemiskinan di Gresik masih kategori kuning, makanya Gresik harus kerja keras, " terangnya.
Tingginya angka kemskinan di Gresik berbading lurus dengan angka pengangguran yang juga tinggi. Baik pengangguran yang bersifat pasif (usia rentan) maupun aktif (usia muda).