Pakde Karwo Raih Penghargaan Tokoh Masyarakat Peduli Perlindungan Konsumen

PANGKALPINANG, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Kali ini, orang nomor satu di Jatim tersebut menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang menerima penghargaan sebagai Tokoh Masyarakat Peduli Perlindungan Konsumen.

Penghargaan diserahkan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dalam acara Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) tahun 2018 di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (24/4).

Penghargaan ini diraih Pakde Karwo, sapaan lekatnya, karena selama memimpin Jatim dua periode memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kemajuan perlindungan konsumen. Ia sangat concern dalam mengalokasikan APBD Provinsi Jatim terhadap kegiatan perlindungan konsumen. Hal ini terlihat dari rata-rata alokasi APBD Jatim mulai tahun 2015-2018 untuk perlindungan konsumen sekitar 8-11 persen atau 9-19 miliar rupiah dari total anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim.

Tak hanya itu, Pakde Karwo juga menaruh perhatian dalam pengendalian inflasi agar harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok bisa dinikmati konsumen dengan harga yang wajar dan terjangkau. Provinsi Jatim juga memiliki daerah tertib ukur yang di dalamnya terdapat enam pasar tertib ukur dan berstandar nasional/SNI. Serta, 21 kab/kota yang memiliki kantor metrologi tersendiri.

Selain itu, Pemprov Jatim melalui Disperindag memiliki lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen di wilayah Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro dan Jember. UPT ini bertugas melakukan pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Alasan lain Pakde Karwo memperoleh penghargaan Tokoh Masyarakat Peduli Perlindungan Konsumen juga terlihat dari berbagai langkah strategis yang dijalankan saat menjadi gubernur dua periode. Pertama, membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dengan anggota antara lain Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan serta Bea Cukai. Kedua, melakukan pembinaan dan mendorong Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Ketiga, membuat Dashboard PEPI (Dashboard Peningkatan Ekspor Pengendalian Impor) yang bertujuan mendorong kelancaran proses ekspor dan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dalam rangka perlindungan konsumen. Upaya ini meliputi pengawasan terhadap perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, pengawasan pada gudang importir, serta pengawasan aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Juga, membentuk layanan pengaduan secara online untuk eksportir dan importir terkait hambatan dalam kegiatan ekspor-impor.

Langkah keempat, adanya Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur (Siskaperbapo) sebagai perlindungan konsumen yang memberikan informasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok kepada masyarakat luas. Siskaperbapo juga menjadi acuan pengambilan kebijakan apabila terjadi disparitas dan lonjakan harga yang terlalu jauh antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kelima, terus mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen seperti pelaksanaan pengawasan barang beredar secara berkala dan khusus, sosialisasi peraturan perundangan serta upaya peningkatan perlindungan konsumen di kalangan pelaku usaha.