Suasana Musrenbang 2019 di Gedung Pemkab Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Gresik tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 3,4 triliun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), Kamis (15/3/2018) lalu. Namun, target belanja Rp 3,4 triliun ini disambut pesimis oleh DPRD setempat.
Pesimisme ini seperti disampaikan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Khoirul Huda. "Sebab kami mengaca pada belanja APBD 2018. Di mana yang awalnya dipatok kisaran Rp 3 triliun kemudian dirasionalkan hingga tinggal Rp 2,8 triliun, sehingga banyak mengorbankan sejumlah program atau kegiatan," ujar Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.
Pada saat Musrenbang tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gresik juga mematok belanja pembangunan sangat tinggi, kisaran Rp 3 triliun. "Namun faktanya saat pembahasan di tingkat DPRD, pemerintah tak bisa membuktikan belanja APBD 2018 sebesar itu sumber pendanaan dari mana saja. Akhirnya, DPRD terpaksa harus memangkas dan merasionalkan sejumlah anggaran untuk program karena sangat mungkin tak bisa diwujudkan karena terbentur ketersediaan anggaran," jelasnya.
"Makanya, saya selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) patut mempertanyakan rujukan yang didasari pemerintah sehingga berani merencanakan belanja APBD 2019 Rp 3,4 triliun," cetus Sekretaris DPC PPP Gresik ini.
"Pemerintah perlu saya ingatkan bahwa pasca keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda) sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004, ada sejumlah pendapatan yang asalnya menjadi wewenang daerah diambilalih oleh pemerintah pusat. Seperti retribusi jasa kepelabuhanan, tambang, dan sejumlah sumber lain. Fakta ini membuat Pendapatan Daerah (PD) Pemkab Gresik di tahun 2015, 2016, dan 2017 merosot tajam. Dampaknya, banyak program yang harus dikepras karena terbentur anggaran," sambungnya.
Karena itu, lanjut Huda, dirinya tak menginginkan hal itu terulang di 2019. "Untuk itu, saya meminta pemerintah bisa fair kepada masyarakat darimana sumber pendapatan untuk menopang belanja Rp 3,4 triliun di tahun 2019 tersebut, agar masyarakat tak menjadi korban karena usulannya tak terakomodir," tambahnya.
"Pemerintah seyogyanya mencari terobosan sektor sumber pendapatan baru sebagai pengganti sejumlah sumber pendapatan yang hilang untuk modal pembangunan. Sektor pendapatan yang digali di antaranya bisa berupa obyek wisata baik wisata alam, bahari, heritage, industri, kuliner, dan lainnya. Ayo pemerintah yang kreatif cari sumber PAD baru kalau ingin Gresik cepat maju," pungkas Ketua Komisi IV ini.
Sekadar informasi, dari belanja APBD 2019 Rp 3,4 triliun yang dicanangkan, rinciannya terdiri dari belanja langsung mencapai Rp 1,648 triliun dan belanja tidak langsung mencapai Rp 1,755 triliun. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
