Didatangi Tim CSS GTK, Pemkab Malang Bakal Terima Tanda Kehormatan

Didatangi Tim CSS GTK, Pemkab Malang Bakal Terima Tanda Kehormatan Pemkab Malang Bakal Terima Tanda Kehormatan. Foto: humas

MALANG, BANGSAONLINE.com - Tim Common Sense Survey Gelar Tanda Kecamatan (CSS GTK) yang dipimpin Dyah Pancaningrum, SH, MTDev dari Kementerian Dalam Negeri, diterima Bupati Malang didampingi Sekretaris Daerah, Ir. Didik Muljono, MT dan jajaran OPD Pemkab Malang di Piringgitan.

Selanjutnya tim ini bergeser ke ruang Anusapati untuk mendengarkan paparan dari Bupati Malang di depan tim penilai. Dalam kesempatan ini juga digelar sesi diskusi dan tanya jawab serta penyerahan Data Profil Kinerja Pemerintah Daerah Usulan Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Bhakti Praja Nugraha serta penyerahan cinderamata.

Bupati menyebutkan beberapa hal program pembangunan di Kabupaten Malang. Di antaranya, terkait tiga prioritas pembangunan sesuai dengan misi Madep Manteb Manetep yakni memperkuat daya dukung lingkungan hidup, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan potensi pariwisata.

"Kabupaten Malang merupakan Kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dengan luas 3534 Km2, terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa dengan penduduk 2.705.395 orang. Kami memiliki sejumlah potensi yang bermanfaat dan bisa dimaksimalkan masyarakat Kabupaten Malang. Sebagai penunjang perekonomian, Kabupaten Malang juga memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan pariwisata," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Malang, Dyah bersama tim CSS GTK juga melakukan survey lapangan untuk mengetahui langsung inovasi Pemkab Malang dalam upaya melayani masyarakat. Di antaranya pada pelayanan Keluarga Berencana, pengolahan Tempat Pengolahan Sampah Trepadu di Talangagung Kepanjen, dan keberhasilan Pujon Kidul sebagai salah satu Desa Wisata Unggulan Kabupaten Malang.

"Pemkab Malang menjadi salah satu calon penerima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dengan nilai yang cukup baik. Kami datang ke Kabupaten Malang untuk melakukan survey lapangan tentang apa yang sudah dipaparkan Pemkab Malang ke Kementerian Dalam Negeri," ujar Dyah. (thu/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO