Khoirul Huda.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Khoirul Huda, anggota Fraksi PPP DPRD Gresik menegaskan akan berjuang agar APBD 2018 pro rakyat. Pasalnya selama ini, menurut Huda, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gresik di bawah komando Bupati Sambari selama ini hanya memprioritaskan proyek mercusuar.
"Berdasarkan kajian F-PPP tidak menguntungkan masyarakat. Justru sebaliknya, proyek-proyek mercusuar yang membutuhkan anggaran besar dari APBD banyak menyedot program krusial kerakyatan. Merujuk fakta itu, F-PPP sebisa mungkin akan meminimalisir proyek-proyek mercusuar yang belum kelar di APBD 2018, agar program kerakyatan bisa dimaksimalkan," ujarnya.
BACA JUGA:
Huda mengklaim, selama pembahasan RAPBD 2018, Fraksi PPP lebih mengutamakan program yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
"Jangan sampai alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat kembali dikurangi porsinya untuk proyek fisik seperti penuntasan pembangunan stadion Gelora Joko Samudro, revitalisasi Alun-alun dan pembangunan fisik sektor lain," tegas politikus asal Manyar ini.
Untuk mewujudkan itu, lanjut Huda, DPRD sudah mengalokasikan anggaran melalui program Pokir (pokok pokiran) untuk kepentingan masyarakat. Dalam program ini, tiap anggota dewan dijatah anggaran Rp 2 miliar, sehingga total alokasi anggaran pokir adalah Rp 100 miliar.
"Sikap DPRD ini merujuk dalam pedoman pembahasan anggaran yang diamanatkan konstitusi, dan ketentuan yang telah dibuat oleh Mendagri maupun Menkeu, bahwa pembahasan RAPBD maupun RPAPBD harus berpedoman pada 3 asas dasar. Yakni, asas keadilan, asas transparansi, dan asas keberpihakan kepada masyarakat," pungkas anggota Banggar ini. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
