SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin mengundang Serikat Pekerja / Serikat buruh dalam rangka koordinasi mengenai UMK dan UMSK tahun 2018, di Gedung Rupatama Mapolda Jatim, Selasa (7/11) pukul 09.00 wib.
Hadir dalam acara ini, Kadisnakertrans Jatim Setiajit, Pejabat Utama Polda Jatim, di antaranya Irwasda Kombes Wahyu Hidayat, Karo Ops Kombes Heri Sitompul, Dir Narkoba Kombes Gagas Nugraha, Kabid Propam Kombes Indra Djafar, dan Kabid Humas Kombes Frans Barung Mangera, serta 50 orang dari serikat pekerja.
"Ini adalah janji saya dulu, bukan hari ini saja, di rumdis nanti cangkrukan. Tapi saya berharap sudah ada keputusan, jadi tinggal senang saja. Yang harus kita jaga adalah kondusivitas agar banyak yang melirik. Jangan dibunuh usaha yang ada di Jatim, agar tdak pindah ke negara lain,” kata Kapolda, dalam sambutannya.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk 40 juta, Jawa Timur masih relatif kondusif, dibanding Makassar yang sering rusuh. ”Saya berharap dalam memutuskan UMK, dapat terakomodir dan ada titik temu, sehinga tidak ada demo yang mengganggu, atau muncul pengangguran baru,” tambah dia.
Sementara Kepala Disnaker dan Transmigrasi Pemprov Jatim Setiajit menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 merupakan instrumen yang diberikan pemerintah pusat dalam UU nomor 13 tahun 2003 untuk menetapkan UMP.
"Dalam Pergub (Peraturan Gubernur) nomor 69 tahun 2017 merupakan jalan tengah yang ditetapkan Pak Gubernur sebagai amanat PP tersebut," ucap Setiajit. (ana/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
