Pacitan Rintis Program Pipa Desa untuk Catat Data Pangan

Pacitan Rintis Program Pipa Desa untuk Catat Data Pangan H. Bambang Supriyoko, Kepala Dinas Pangan Pacitan.

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Dilema ketercukupan pangan di Pacitan, khususnya lauk-pauk tinggi protein seperti halnya daging dan ikan laut, masih menjadi pembahasan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di pemkab setempat. Sekalipun Pacitan memiliki potensi hasil laut cukup melimpah, namun demikian rata-rata konsumsi masyarakat akan ikan laut masih jauh lebih tinggi ketimbang ketersediaannya.

Terkait ketersedian lauk pauk tinggi protein yang dinilai minim ini, Kepala Dinas Pangan setempat, H. Bambang Supriyoko menyatakan data tersebut baru sebatas survei. "Meskipun survei tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah statistik, namun kita belum menjamin hasil survei itu valid dan bisa dijadikan data statistik sesuai kondisi di lapangan," ujar Bambang, Selasa (19/9).

Agar ke depan bisa didapat pendataan yang valid dengan tingkat margin error yang cukup kecil, Bambang menggagas dilaksanakannya pusat informasi pangan (Pipa) di setiap desa/kelurahan. Bicara soal ketersediaan ikan dan produksinya, Bambang optimistis akan bisa meng-cover rata-rata konsumsi masyarakat. Bahkan ketersediaannya sangat melimpah.

"Kalau pun ada opini kita minus ikan, itu bukan berarti ketersediaan tidak mencukupi. Kekurangan itu lebih didasarkan pada pola masyarakat untuk mengkonsumsi ikan ataupun daging yang masih minim, bukan pada ketersediannya," jelas mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini.

Bambang mengungkapkan isu ketercukupan pangan sejatinya bukan hanya tanggung jawab satu OPD saja. Namun pemerintah dengan stakeholder yang ada, wajib hukumnya menyikapi persoalan tersebut.

"Bagaimana akses masyarakat baik secara fisik seperti tersedianya infrastruktur yang memadai, maupun akses ekonomi, di mana daya beli masyarakat bisa tumbuh, harus benar-benar terjamin hingga ke tingkat rumah tangga. Kalau persoalan ini tidak bisa teratasi, kerawanan pangan akan bisa mengancam. Bukan karena produksinya yang minim, namun akses masyarakat yang lemah, terutama akses infrastruktur dan daya beli, sehingga fenomena tak semestinya itu besar kemungkinan akan terjadi," tandas Bambang. (yun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO