Lagi, Pemkab Tuban Pertanyakan Data Kemiskinan Lansiran BPS, Wabup: Tak Bisa Dibuktikan BNBA

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pemkab Tuban kembali mempertanyakan data warga miskin yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah beberapa waktu lalu Kabag Humas Pemkab Tuban Agus Wijaya yang meragukan data tersebut, kini giliran Wakil Bupati Ir Noor Nahar Husein yang sangsi. Bukannya mencari solusi untuk menurunkan angka kemiskinan, ia malah manyebut data yang dikeluarkan oleh BPS itu tidak bisa dibuktikan.

“Survey BPS itu datanya makro, maka ketika diminta menunjukkan rumah tangga mana yang miskin dan sangat miskin, BPS tidak dapat membuktikan,” ujar Noor Nahar Husein saat diminta keterangan terkait survei kemiskinan yang dilakukan BPS, Rabu (12/7).

Kendati demikian, Wabup mengatakan jika saat ini pihaknya tengah mencari format pengentasan kemiskinan. Menurutnya, untuk menurunkan angka kemiskinan di Tuban tidak bisa cepat, mengingat kemampuan APBD yang terbatas.

"Saat ini sekda sudah menyusun dan memetakan desa mana yang dinyatakan miskin, sehingga nantinya bisa ketemu data by name by adress (BNBA). Perlu diketahui, bahwa di Bappeda juga ada data kemiskinan, di BPS juga ada. Kita masih membandingkan di antara dua data tersebut. Sehingga, pemkab bisa mengentas warga yang benar-benar dinyatakan miskin," jelas Wabup.

Mantan Ketua PCNU Tuban tersebut mengungkapkan adanya perbedaan cara menghitung data kemiskinan yang dimiliki Bappeda dan BPS. "Jika BPS datanya mulai desil 1 termiskin hingga desil 4 yang dinyatakan rawan miskin. Data dari BPS tersebut bersifat makro, sehingga saat ditanya di mana tempat warga miskin, BPS tidak tahu lokasinya," terangnya.

“Meski ada perbedaan seperti ini kita tetap komunikasi dengan baik. BPS juga sudah punya kode etik sendiri,” paparnya.

Kata dia, pemkab saat ini tengah melakukan survei inisiatif dengan melibatkan camat dan kepala desa guna menjukkan angka valid kemiskinan di Kabupaten Tuban. Usai survei tersebut selesai, akan dipetakan daerah mana yang dinyatakan miskin hingga sangat miskin.

"Sementara untuk mengentas kemiskinan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai diperdayakan agar turut serta mengentas kemiskinan. Melalui program-programnya, kami perintahkan OPD atau SKPD agar mengentas kemiskinan di Kabupaten Tuban," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Tuban Prayogo Setyo Widodo mengakui jika data kemiskinan yang dikeluarkan pihaknya bersifat makro sehingga tidak bisa menunjukkan by name by adress. Meski begitu, ia menjamin bahwa angka dan data kemiskinan tersebut valid.

"Sebab, yang disurvei tentang sosial ekonomi nasional dan sampelnya sudah ditentukan oleh pusat. Selama survei responden yang ditunjuk tidak hanya rumah tangga miskin, namun rumah tangga mampu juga ikut disurvei dan semua tergantung sampel yang ditunjuk oleh pusat. Sebenarnya data mikro di BPS juga ada dan terakhir tahun 2015," kata Prayoga. (wan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News