Dampak OTT, Belasan Proyek DPUPR Kota Mojokerto Dipastikan Ditarik dari LPSE

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Nasib belasan proyek Pemkot Mojokerto bernilai miliaran rupiah yang digawangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terancam retender. Kemungkinan ini mengemuka lantaran Wiwiet Febriyanto, kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tersebut masih berurusan hukum dengan KPK setelah terkena OTT bersama tiga pimpinan DPRD setempat, pertengahan Juni silam.

Berkas-berkas itu saat ini berada di meja Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) untuk proses lelang. Sementara untuk running, dibutuhkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA) anyar. Jika demikian, maka proses lelang harus kembali dari nol. Padahal hingga kini Wali Kota belum juga memutuskan pengganti Wiwiet.

Bahkan, di awal Juli ini di antaranya bakal sudah ditutup masa pendaftaran lelangnya. Namun persoalan ini segera disikapi Wali kota Masud Yunus. Ia menyatakan akan menggenjot pengadaan barang dan jasa.

Orang nomor satu di Pemkot Mojokerto itu mengungkapkan sinyal lemahnya target serapan anggaran yang tak sesuai harapan. "Setelah libur Idul Fitri ini kami akan menggenjot pengadaan barang dan jasa," papar Wali Kota Masud Yunus, Selasa (4/7).

Sementara itu, beberapa proyek yang sudah mendekati masa penutupan pendaftaran di antaranya: proyek peningkatkan Jalan Pulokulon Makam senilai Rp 1,4 miliar, proyek peningkatan jalan Prajurit Kulon Blooto (lanjutan) senilai Rp 1,4 miliar, proyek pembangunan jalan LC Meri Jayanegara senilai Rp 6,5 miliar, dan proyek pemeliharaan Jl Pahlawan Rp 2,7 miliar.

”Paket proyek yang diusung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) seluruhnya telah mendekati masa akhir pendaftaran,” ujar Nara, Sekretaris DPUPR.

Status Kadis PUPR sendiri sampai kini belum jelas. Pemkot sendiri belum menentukan status kepegawaian dan jabatan yang melekat pada Kadis PUPR, Wiwiet Febriyanto. ”Masih dalam pembahasan di Baperjakat, dalam waktu dekat ini wali kota akan segera menunjuk Plt,” ungkap Choirul Anwar, Kabag Humas dan Protokol Sekdakot Mojokerto yang juga ikut mendampingi Sidak.

Menurut informasi, ada sejumlah nama yang mencuat bakal diusulkan mengisi jabatan Kadis PUPR. Nama itu berlatar belakang pejabat teknis atau pejabat yang pernah menduduki jabatan kadis PUPR sebelumnya. Hanya saja, sampai kini, pejabat tersebut masih belum ditunjuk secara resmi. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News