Eni Maulani Desak Pemerintah Evaluasi Kenaikan Tarif Listrik Golongan Miskin

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Safari Ramadan 1438 H yang dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani. S Kabupaten Gresik, Jumat (2/6/2017) lalu, banyak mendapatkan keluhan masyarakat. Salah satu keluhan adalah terkait kenaikan tarif listrik PLN untuk golongan miskin 900 VA. Memang pemerintah masih memberi subsidi untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu. Namun, ternyata tidak semua masyarakat kurang mampu mendapatkan subsidi tersebut.

"Banyak masyarakat di dapil saya (Gresik dan Lamongan) yang mengeluhkan soal subsidi kenaikan tarif PLN golongan miskin 900 VA," kata Eni kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.

Eni membeberkan, berdasarkan data dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan pendataan yang dilakukan PLN, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan subsidi untuk kenaikan tarif listrik golongan 900 VA sebanyak 4,1 juta.

"Namun faktanya, banyak dari 4,1 juta orang tersebut yang masih harus membayar tarif normal, alias tidak mendapat subsidi," ungkapnya.

"Saat saya turun di dapil saya, banyak kami jumpai masyarakat kecil mengeluhkan kenaikan tarif listrik ini. Dampak dari kenaikan tarif tersebut kehidupan masyarakat miskin semakin memprihatinkan," sambung anggota FPG DPR RI ini.

"Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari APBN untuk subsidi listrik masyarakat golongan lemah. Namun faktanya mana? Buktinya masyarakat miskin di dapil saya banyak yang tetap membayar tarif normal," terang wanita yang juga Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini.

Untuk itu, Eni berharap agar PLN mengevaluasi penerapan subsidi listrik bagi golongan miskin 900 VA.

"PLN juga harus melakukan verifikasi data pengguna listrik di lapangan secara akurat. Sehingga, bisa sinkron dengan data riil yang ada di lapangan. Buat apa ada anggaran subsidi dari negara, kalau PLN tetap memberlakukan tarif normal kepada rakyat kecil, ini bisa memicu gejolak di masyarakat" cetusnya.

"Saya juga berharap agar pemerintahan Jokowi memperhatikan masalah subsidi listrik yang menimbulkan protes dari masyarakat kecil ini. Jangan sampai dana subsidi dari APBN tidak tepat sasaran. Bagi masyarakat kecil kenaikan tarif listrik sebesar Rp 100 ribu per bulan sangat memberatkan," pungkasnya.(hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News