Rabu, 17 Juli 2019 12:39

Eni Maulani Desak Pemerintah Evaluasi Kenaikan Tarif Listrik Golongan Miskin

Senin, 05 Juni 2017 11:30 WIB
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Eni Maulani Desak Pemerintah Evaluasi Kenaikan Tarif Listrik Golongan Miskin
Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani. S bersama Ketua DPR RI Setya Novanto saat safari Ramadan di Gresik. foto: syuhud/ bangsaonline

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Safari Ramadan 1438 H yang dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani. S Kabupaten Gresik, Jumat (2/6/2017) lalu, banyak mendapatkan keluhan masyarakat. Salah satu keluhan adalah terkait kenaikan tarif listrik PLN untuk golongan miskin 900 VA. Memang pemerintah masih memberi subsidi untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu. Namun, ternyata tidak semua masyarakat kurang mampu mendapatkan subsidi tersebut.

"Banyak masyarakat di dapil saya (Gresik dan Lamongan) yang mengeluhkan soal subsidi kenaikan tarif PLN golongan miskin 900 VA," kata Eni kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.

Eni membeberkan, berdasarkan data dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan pendataan yang dilakukan PLN, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan subsidi untuk kenaikan tarif listrik golongan 900 VA sebanyak 4,1 juta.

"Namun faktanya, banyak dari 4,1 juta orang tersebut yang masih harus membayar tarif normal, alias tidak mendapat subsidi," ungkapnya.

"Saat saya turun di dapil saya, banyak kami jumpai masyarakat kecil mengeluhkan kenaikan tarif listrik ini. Dampak dari kenaikan tarif tersebut kehidupan masyarakat miskin semakin memprihatinkan," sambung anggota FPG DPR RI ini.

"Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari APBN untuk subsidi listrik masyarakat golongan lemah. Namun faktanya mana? Buktinya masyarakat miskin di dapil saya banyak yang tetap membayar tarif normal," terang wanita yang juga Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini.

Untuk itu, Eni berharap agar PLN mengevaluasi penerapan subsidi listrik bagi golongan miskin 900 VA.

"PLN juga harus melakukan verifikasi data pengguna listrik di lapangan secara akurat. Sehingga, bisa sinkron dengan data riil yang ada di lapangan. Buat apa ada anggaran subsidi dari negara, kalau PLN tetap memberlakukan tarif normal kepada rakyat kecil, ini bisa memicu gejolak di masyarakat" cetusnya.

"Saya juga berharap agar pemerintahan Jokowi memperhatikan masalah subsidi listrik yang menimbulkan protes dari masyarakat kecil ini. Jangan sampai dana subsidi dari APBN tidak tepat sasaran. Bagi masyarakat kecil kenaikan tarif listrik sebesar Rp 100 ribu per bulan sangat memberatkan," pungkasnya.(hud/dur)

Kamis, 11 Juli 2019 16:29 WIB
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com - Siapa pun pasti tersenyum membaca nama tempat wisata ini. Maklum, identik alat vital wanita: “Tempik Gundul” yang artinya alat vital wanita tanpa bulu. Apalagi tulisan yang beredar di media sosial (medsos) juga d...
Minggu, 14 Juli 2019 13:13 WIB
Oleh: Dr. KH. M. Cholil NafisBaru saja, Kamis (12/7) saya berpartisipasi dalam kegiatan Bussiness Matching The 1st Pasific Exposition yang berlangsung pada 11 s.d. 14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.Pacific Exposition merupakan salah satu kontri...
Sabtu, 06 Juli 2019 15:08 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag57. Ulaa-ika alladziina yad’uuna yabtaghuuna ilaa rabbihimu alwasiilata ayyuhum aqrabu wayarjuuna rahmatahu wayakhaafuuna ‘adzaabahu inna ‘adzaaba rabbika kaana mahtsuuraanOrang-orang yang mereka seru itu, ...
Sabtu, 29 Juni 2019 14:36 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...