Rize Ikhwan Muttaqin (berkacamata), ketua DPD Partai Golkar Pamekasan yang baru. foto: ERRI SUGIANTO/ BANGSAONLINE
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Usai terjadi penggulingan Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan Samsul Arifin, Musda Luar Biasa DPD Partai Golkar Pamekasan digelar di DPD Golkar Jawa Timur, Kamis (13/04). Tujuannya, memilih ketua DPD yang baru.
Dalam Musdalub itu, rapat paripurna dibuka pimpinan sementara, HRB Zainal Arifin SH, MHum. Saat pembahasan mengenai Tatib Musdalub, Achmad Tatang, satu peserta yang juga anggota DPRD Pamekasan dari partai Golkar melakukan interupsi dan menyatakan keberatan dengan Tatib Pasal 5 ayat 1 poin E dan F tentang tentang peserta Musdalub dari unsur pimpiman Ormas Pendiri (Soksi, Kosgoro 1957, dan Ormas MKGR) Pamekasan, serta unsur pimpinan Ormas yang didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan Satkar Ulama) Pamekasan.
Achmad Tatang yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Pamekasan keberatan karena menurutnya ormas tidak pernah melaksanakan Musda. Tatang juga keberatan karena peserta tidak ada unsur pengurus desa dan meminta agar Musdalub ditunda karena hal itu dinilai bertentangan dengan AD/ART hasil Munaslub Bali. Bahkan ia mengancam akan menggugat ke Mahkamah Partai dan PTUN jika Musdalub itu dilanjutkan.
Pernyataan Tatang ini kemudian ditanggapai Sulaisi SHI, MIP. Ia meminta agar interupsi Tatang diabaikan, karena tidak berdasar hukum.
“Urusan ormas Hasta Karya mau Musda atau tidak itu bukan urusan Golkar, itu urusan internal ormas pendiri dan yang didirikan, jika ada mandat maka jelas tidak ada masalah di internal ormas Hasta Karya,” ujarnya.
Sulaisi menegaskan agar peserta Musdalub tidak dibodohi mengenai ancaman Tatang mengenai potensi sengketa di PTUN, karena urusan Musdalub tidak termasuk objek sengketa PTUN.
“Objek sengketa PTUN itu beschiking, yaitu sengekta mengenai kebijakan tetulis oleh pejabat Tata Usaha Negara, Golkar ini bukan pejabat TUN, jangan mau dibodohi peserta ini,” ujar Sulaisi sambil berdiri dan berkata lantang.
