Anggota DPRD Gresik saat sidak ke salah satu lembaga pendidikan, beberapa waktu lalu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Program Jasmas (jaring aspirasi masyarakat) untuk 50 anggota DPRD Gresik yang masing-masing mendapatkan jatah Rp 2 miliar, menuai kritik dan sorotan masyarakat.
Sebab, fakta di lapangan, pemberiannya banyak diketemukan diskriminatif. Ada lembaga yang setiap tahun mendapatkan jatah, baik lembaga pendidikan, tempat ibadah dan lainnya. Di sisi lain ada lembaga tertentu yang tidak mendapatkan meski sudah berkali-kali mengajukan.
"Kami tidak mempersoalkan masing-masing anggota DPRD Gresik mendapatkan jatah Rp 2 miliar untuk kepentingan politiknya. Tapi, harus tepat sasaran," kata Ketua DPC PPP versi Djan Farid Kabupaten Gresik, Ali Muchid kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (4/4/2017).
Menurut Ali Muchid, dalam menyalurkan programnya, anggota dewan cenderung memprioritaskan orang-orang atau kelompok masyarakat yang memilih atau membantunya pada saat Pileg (pemilu legislatif). Sementara perorangan maupun kelompok masyarakat lain yang tidak memiliki kedekatan atau bahkan pada saat Pileg tidak memilih anggota DPRD tersebut, tidak akan diberikan bantuan meski sudah berkali-kali mengajukan.
"Fakta ini yang kami bilang program Jasmas DPRD Gresik banyak diketemukan tidak objektif. Di mana ada lembaga tertentu yang sudah bagus setiap tahun diberi jatah bantuan Jasmas, sementara lembaga tertentu tidak pernah diberikan padahal lembaga itu sangat membutuhkan," ungkapnya.
"Dalam pemberian bantuan lembaga pendidikan jangan sampai ada diskriminasi antara lembaga pendidik negeri dan swasta," sambung mantan anggota DPRD Gresik asal FKB ini.
