Terminal Kertajaya Diambil-alih Pemprov, PAD Rp 650 Juta Amblas

Terminal Kertajaya Diambil-alih Pemprov, PAD Rp 650 Juta Amblas Terminal Kertajaya yang menjadi andalan pendulang PAD, kini diambil alih provinsi. foto: YUDI EP/ BANGSAONLINE

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pengambil-alihan pengelolaan Terminal Kertojoyo Mojokerto oleh Pemprov Jatim mulai tahun ini diperkirakan akan menampar telak pendapatan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota setempat. Pasalnya, area transit armada angkutan umum ini menjadi satu-satunya pendulang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota ini.

Dari alih kewenangan ini, pemkot kehilangan potensi PAD sebesar Rp 656.000 juta per tahun. Karena pengeprasan wewenang ini, penghasilan dinas yang baru dipecah tugas menjadi dua bagian yakni Dishub dan Dinas Infokom ini tinggal restribusi parkir berlangganan dan pengujian kendaraan bermotor yang sangat minim.

"Mulai per 1 Januari, kewenangan pengelolaan Terminal Kertojoyo diambil alih Dishub dan LLAJ Propinsi. Kini sumber PAD kita tersisa dua item, yakni parkir berlangganan dan restribusi pengujian kendaraan bermotor," papar Kadishub Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, (16/3) kemarin.

Mantan Kepala KBPP ini mengungkapkan adanya potensi PAD dari parkir kendaraan luar kota. "Ada peluang dari parkir kendaraan luar kota, tapi itu konstribusinya sangat kecil," keluh ia.

Ia menuturkan, pengambil alihkan kewenangan ini mengacu UU 23 tahun 2014 tentang pemda. "Intinya, kewenangan pengelolaan terminal tipe B akan diambil alih provinsi, berikut personil, sarana prasarana (sarpras), dan dokumen. Pemda hanya diberi kewenangan terminal tipe C, dan itu yang kita tidak punya," tambahnya.

Sumber pendapatan daerah dari terminal selama ini berasal dari retribusi bus, angkot, parkir kios dan WC. Meski beralih wewenang, pihak pemda setempat masih berwenang untuk menangani perizinan trayek baru. Sebab armada yang ada melayani lokal.

Atas persoalan ini, kalangan DPRD setempat berharap pemda terus meningkatkan potensi PAD.

"Kita jangan patah arang, satker harus berinovasi dan cari alternatif yang bisa ditindaklanjuti terkait peningkatan tahun depan," cetus Sekretaris Komisi II, Deny Novianto.

Menurut politisi Demokrat ini, kondisi ini seharusnya mendapat dukungan penuh dari kepala dinas lainnya. Pihaknya, mengapresiasi terhadap semangat Walikota dalam mengoptimalkan berbagai lini. Dan ia berharap jajaran lainnya ikut bergerak dan menyesuaikan.

"Semua harus termotivasi atas pergerakan ini, jangan hanya diam dan menunggu," pungkas ia. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO