Para Kepala Desa saat diperiksa oleh penyidik.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo, M. Heru Sulton mengatakan, sengaja mengonsultasikan hal ini kepada Kejari. Sebab menurutnya, ulah oknum tiga perangkat desa itu merugikan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Kepala Desa. Tiga oknum perangkat desa tersebut memang menjadi koordinator dalam program bansos itu.
"Kami meminta perlindungan kepada Kajari (HM. Sunarto, red) agar permasalahan ini cepat tuntas," ujarnya usai diperiksa oleh Penyidik Kejari Sidoarjo.
Perlindungan itu diminta, Kepala Desa dan Pokmas resah ikut dituduh menerima aliran dana tersebut. Padahal, bansos yang dikucurkan dengan anggaran bervariasi untuk 32 desa itu dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai penyelenggara.
"Itu yang menerima uang ada tiga koordinator. Saat itu ada pertemuan dua kali, pertama di Kantor Desa Jimbaran, Wonoayu dan Rumah Makan Joyo," jelasnya.
Menanggapi laporan itu, Kajari Sidoarjo, HM. Sunarto SH, lantas memerintahkan penyidik untuk memeriksa secara maraton. "Ini langsung diperiksa," ujarnya.
Mantan Kajari Jombang itu mengapresiasi para Kades atas inisiatif melaporkan bersama-sama. "Kami senang ada inisiatif melaporkan bareng-bareng seperti ini," ucapnya.
Status kasus ini usai dikeluarkan surat penyelidikan langsung dinaikkan ke penyidikan umum. "Akan segera dinaikkan ke penyidikan khusus dan segera ada tersangkanya,” pungkas mantan Aspidsus Kejati Gorontalo itu. (nni/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
